Penjajah Israel mempercepat upaya aneksasi de facto atas wilayah Tepi Barat yang dijajah, memanfaatkan situasi perang di Gaza sebagai kedok untuk memperluas permukiman ilegal dan memperkuat kendali atas wilayah Palestina.

Langkah-langkah ini mencakup percepatan pembangunan permukiman, legalisasi pos-pos ilegal, dan perluasan infrastruktur yang menghubungkan permukiman-permukiman tersebut, dengan tujuan mengkonsolidasikan kontrol atas wilayah Tepi Barat.

Pemerintah penjajah Israel juga telah meningkatkan pembangunan jalan-jalan pemukim di Tepi Barat, yang dirancang untuk memfasilitasi akses eksklusif bagi pemukim Yahudi dan memisahkan komunitas Palestina, sehingga memperkuat fragmentasi wilayah Palestina.

Organisasi-organisasi hak asasi manusia internasional telah mengecam tindakan ini sebagai pelanggaran hukum internasional dan upaya sistematis untuk menghapus kemungkinan terbentuknya negara Palestina yang merdeka.

Peningkatan kekerasan oleh pemukim terhadap warga Palestina juga dilaporkan meningkat, dengan dukungan atau pembiaran dari otoritas penjajah, yang semakin memperburuk situasi hak asasi manusia di wilayah tersebut.

Meskipun mendapat kecaman internasional, penjajah Israel terus melanjutkan kebijakan aneksasi ini, yang dianggap sebagai ancaman serius terhadap perdamaian dan stabilitas di kawasan Timur Tengah.