Israel Tolak Izin Masuk Warga Gaza Yang Memuat Kata ‘Negara Palestina’

Tentara Israel menolak untuk memproses permintaan kemanusiaan dari Palestina yang ingin masuk dan keluar Jalur Gaza jika dokumen yang mereka serahkan diberi label “Negara Palestina”. Dalam kebanyakan kasus, judul tersebut muncul pada catatan medis atau sertifikat kematian yang dikeluarkan oleh rumah sakit Palestina di Jalur Gaza. Dalam banyak kasus, dokumen ditolak meskipun tidak ada perselisihan faktual mengenai dasar permintaan.

Seorang warga berusia 60 tahun dari desa Badui, Tarabin Asana, berusaha memasuki Gaza untuk bertakziah atas kematian ayahnya, adalah salah satu kasus tersebut. Dia mengajukan aplikasi ke Koordinator Aktivitas Pemerintah Israel di Wilayah bersama dengan sertifikat kematian ayahnya, tetapi permintaan itu ditolak karena sertifikatnya memuat kata “Negara Palestina. ”

Yang lain juga menerima tanggapan serupa. Pemerintah Israel telah mengambil posisi yang sama di pengadilan. Salah satu kasus tersebut muncul sehubungan dengan petisi yang diajukan di Pengadilan Distrik Yerusalem oleh organisasi hak asasi manusia Gisha yang meminta izin bagi seorang perempuan Gaza dan ketiga anaknya untuk melakukan perjalanan ke Tepi Barat. Mereka melakukan perjalanan untuk mengunjungi suami sekaligus ayah anak-anak itu, yang sedang menjalani operasi mengancam jiwa. Mereka mengajukan petisi ke pengadilan setelah permintaan sebelumnya ditolak tanpa penjelasan.

Pada sidang kasus tersebut, disepakati bahwa Gisha akan menyerahkan dokumen medis resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Palestina kepada Koordinator Kegiatan Pemerintah di Wilayah terkait dengan kondisi kritis suami perempuan tersebut. Namun, pemerintah Israel menuntut agar dokumen tersebut hanya diserahkan kepadanya melalui Komite Urusan Sipil Palestina di Gaza, menjelaskan bahwa “tidak mentransfer dokumen dengan judul ‘Negara Palestina’. Perempuan itu hanya menerima izin pergi ke Tepi Barat setelah dia menyerahkan dokumen itu ke Komite Urusan Sipil dan judul “Negara Palestina” dikaburkan.

Setelah sejumlah kasus seperti itu muncul, Pusat Pertahanan Individu Israel (juga dikenal dengan nama Ibraninya, Hamoked) menghubungi kepala kantor Koordinasi dan Penghubung Distrik di Erez Cross perbatasan Gaza menuntut agar pasukan Israel berhenti mempraktekkan kegilaan itu. Kelompok tersebut berpendapat bahwa satu-satunya pertimbangan yang relevan mengenai dokumen tersebut adalah apakah dokumen tersebut asli dan apakah aplikasinya relevan untuk keluar-masuk Gaza.

“Hak warga Jalur Gaza untuk kehidupan keluarga dikurangi menjadi keadaan yang paling luar biasa: pernikahan, penyakit serius atau pemakaman kerabat,” kata direktur eksekutif Hamoked, Jessica Montell. “Tetapi bahkan pada saat-saat sensitif seperti itu, tentara menganiaya orang-orang yang membutuhkan persetujuan dan menolak untuk mengizinkan orang menghadiri pemakaman ibu atau saudara perempuan mereka hanya karena logo yang mengganggu tentara. Itu tindakan yang keterlaluan.”

Leave a Comment

Your email address will not be published.