Sebanyak 25 negara, termasuk Inggris, mendesak Israel segera mencabut pembatasan terhadap bantuan kemanusiaan yang masuk ke Jalur Gaza. Mereka memperingatkan bahwa kebijakan yang memicu kelaparan dan pengungsian paksa warga sipil Palestina bisa membawa dampak bencana.

Dalam pernyataan bersama yang dirilis pemerintah Inggris, negara-negara tersebut menyerukan penghentian segera perang di Gaza, dan menolak keras segala upaya untuk mengubah komposisi demografis wilayah pendudukan Palestina. Mereka menegaskan bahwa pemindahan paksa penduduk adalah pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional.

Pernyataan itu juga mengecam keterlambatan ekstrem dalam distribusi bantuan serta meningkatnya jumlah korban sipil, termasuk anak-anak. Mereka menuntut Israel menghapus pembatasan dan memberikan akses penuh kepada PBB dan organisasi kemanusiaan untuk bekerja di Gaza.

Negara-negara tersebut menolak gagasan memindahkan warga Palestina ke "kota-kota kemanusiaan", menyebutnya tidak bisa diterima. Mereka juga menegaskan dukungan terhadap upaya mediasi yang sedang dilakukan oleh Amerika Serikat, Qatar, dan Mesir demi mencapai gencatan senjata yang menyeluruh.

Lebih lanjut, mereka menyebut pembunuhan lebih dari 800 warga Palestina yang tengah berusaha mendapatkan bantuan makanan sebagai tragedi besar. Distribusi bantuan oleh Israel dikritik karena dinilai tidak stabil dan memperparah krisis kemanusiaan, yang kini disebut telah mencapai tingkat terburuk yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Negara-negara ini juga kembali menolak segala upaya perubahan demografi yang dipaksakan. Mereka memperingatkan bahwa rencana ekspansi permukiman Israel di wilayah yang dikenal sebagai “E1” melanggar hukum internasional dan mengancam solusi dua negara, karena berpotensi memecah belah wilayah Palestina di masa depan.