Gedung Putih telah mengumumkan pembentukan Dewan Perdamaian Gaza, yang dipresentasikan sebagai otoritas strategis untuk mengelola masa depan pasca-perang wilayah tersebut. Namun, warga Palestina dan pengamat politik menilai badan ini dapat menjadi bentuk perwalian internasional baru yang merongrong kedaulatan mereka.

Dewan ini dibentuk bersamaan dengan Komite Nasional Palestina untuk Gaza, yang bertugas menangani administrasi harian, layanan publik, dan rekonstruksi kelembagaan. Diketuai oleh teknokrat Ali Shaath, komite digambarkan sebagai badan administratif sementara, bukan otoritas politik yang berdaulat.

Menurut rencana AS, Dewan Perdamaian Gaza akan dipimpin oleh Presiden Donald Trump dan terdiri dari tokoh politik serta bisnis Barat, termasuk Jared Kushner dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair. Dewan ini bertanggung jawab atas tata kelola, rekonstruksi, pendanaan, pembangunan ekonomi, dan koordinasi regional. Di bawahnya, sebuah badan eksekutif dengan perwakilan internasional dan regional akan mengawasi implementasi di lapangan, termasuk pengawasan keamanan dan koordinasi bantuan kemanusiaan. Mantan utusan PBB Nikolay Mladenov ditunjuk sebagai Perwakilan Tinggi untuk Gaza.

Inti rencana ini adalah pembentukan “Pasukan Stabilitas” internasional, yang dipimpin oleh Jenderal AS Jasper Jeffers. Pasukan ini bertugas memantau gencatan senjata, melindungi warga sipil, mengamankan koridor kemanusiaan, dan melucuti senjata Gaza, sekaligus mencegah perlawanan bersenjata.

Para kritikus Palestina menyebut rencana ini sebagai bentuk “pendudukan bertopeng.” Analis Dr. Iyad Al-Qarra menilai komite dapat membantu rekonstruksi, tetapi berisiko menjadi alat pengaruh besar AS dan Israel. Peneliti Saeed Ziyad menyebut Dewan Perdamaian Gaza sebagai “mandat Amerika dengan wajah kolonial,” sementara Yasser Al-Zaatra menilai hal itu sebagai “administrasi koloni baru” yang menawarkan perdamaian tanpa kedaulatan.

Dr. Osama Al-Ashqar menyebut kerangka ini “Dewan Perwalian” karena menekankan pelucutan senjata warga Palestina tanpa mengatasi blokade atau hak politik mereka. Analis Mahjoob Al-Zou’ari menekankan rencana tersebut mengabaikan hak-hak Palestina, mengabaikan resolusi PBB, dan memperkuat dominasi Israel. Penulis Ahmad Al-Haila menyoroti proliferasi badan pemerintahan yang dipaksakan di wilayah Gaza yang kecil, mempertanyakan apakah ini benar untuk warga Gaza atau untuk kepentingan Israel.

Secara keseluruhan, pengamat memperingatkan bahwa meskipun Dewan Perdamaian dan komite nasional diklaim untuk stabilisasi dan rekonstruksi, struktur ini lebih menekankan kontrol internasional dan perlucutan senjata tanpa menjamin hak-hak politik atau kedaulatan Palestina.