Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) menuduh penjajah Israel menolak proposal gencatan senjata komprehensif yang mencakup penghentian perang, pembebasan semua tawanan, dan penarikan penuh pasukan dari Jalur Gaza. Dalam pernyataan video yang dirilis Jumat, juru bicara militer Hamas, Abu Obeida, mengungkap bahwa pihaknya telah mengajukan tawaran pertukaran penuh, namun ditolak oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan pemerintahannya yang berhaluan sayap kanan.

“Sudah jelas bahwa pemerintah kriminal Netanyahu tidak sungguh-sungguh memedulikan nasib para tawanan karena mereka adalah tentara,” ujar Abu Obeida dalam pidato pertamanya sejak Maret lalu. Ia menyatakan bahwa usulan Hamas juga menjamin akses bantuan kemanusiaan tanpa hambatan ke Gaza.

Penolakan tersebut membuat negosiasi tidak langsung di Qatar terhenti. Abu Obeida memperingatkan bahwa jika penjajah Israel mundur dari perundingan ini, Hamas tidak akan kembali pada kesepakatan parsial sebelumnya, termasuk rencana 60 hari yang saat ini dibahas dan mencakup pembebasan 10 tawanan.

Hamas mengklaim masih menahan sekitar 50 tawanan Israel, dengan 20 di antaranya diyakini masih hidup.

Sementara itu, Presiden AS Donald Trump pada Jumat malam menyatakan bahwa “10 tawanan lainnya akan segera dibebaskan,” namun tidak merinci kapan atau bagaimana. Sejauh ini, pernyataan serupa yang telah disampaikan sebelumnya belum menghasilkan kemajuan nyata dalam mencapai kesepakatan gencatan senjata.

Abu Obeida juga menegaskan bahwa Hamas siap melanjutkan perang jangka panjang jika tidak ada penyelesaian diplomatik. Ia menyatakan bahwa serangan terhadap pasukan Israel di Gaza akan terus berlanjut dan mengecam keras sikap diam negara-negara Arab dan Muslim terhadap agresi Israel.

“Darah puluhan ribu orang tak bersalah ada di tangan kalian,” ujarnya, menuding para pemimpin regional ikut bertanggung jawab atas genosida yang sedang berlangsung.

Di sisi lain, militer Israel terus memperluas kendali atas koridor strategis di Gaza, termasuk koridor Morag dan Magen Oz, yang memisahkan bagian utara dan selatan wilayah tersebut. Bantuan kemanusiaan sebagian besar masih terblokir, dan pasukan Israel dilaporkan menembaki warga sipil yang antre di lokasi distribusi makanan, termasuk titik bantuan milik Yayasan Kemanusiaan Global (GHF).

Israel juga terus menjalankan rencana kontroversial untuk membangun fasilitas penahanan di wilayah Rafah yang hancur akibat pemboman, sebuah langkah yang memicu kecaman internasional.

Pada hari Jumat saja, sedikitnya 41 warga Palestina dilaporkan tewas akibat serangan Israel, menurut sumber medis setempat.

Menurut data terbaru dari Kementerian Kesehatan Gaza, jumlah korban jiwa sejak dimulainya genosida Israel pada Oktober 2023 telah mencapai 58.667 orang, dengan 139.974 lainnya terluka. Setelah berakhirnya gencatan senjata terakhir pada Maret, tercatat 7.843 korban tewas tambahan dan hampir 28.000 orang luka-luka.

Kondisi kemanusiaan di Gaza memburuk secara drastis. Pejabat kesehatan memperingatkan lonjakan kematian akibat kelaparan, sementara rumah sakit kewalahan menerima anak-anak dan orang dewasa dalam kondisi kritis karena malnutrisi dan kelelahan. Kementerian menggambarkan situasi ini sebagai "belum pernah terjadi sebelumnya", menyoroti meningkatnya jumlah kematian yang dapat dicegah jika akses medis dan bantuan pangan dibuka.