Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, memicu kecaman luas setelah menyerbu kompleks Masjid Al-Aqsa pada Rabu pagi (3/7) di bawah pengamanan ketat bersama sekelompok pemukim sayap kanan dari partainya, Otzma Yehudit. Lebih dari 100 polisi Israel dikerahkan untuk mengamankan jalur masuk, sementara jamaah Palestina dilaporkan dilarang masuk selama kunjungan tersebut. Aksi ini terjadi bersamaan dengan kedatangan 206 pemukim Israel yang juga memasuki kompleks untuk melakukan ritual keagamaan, dalam apa yang disebut Departemen Wakaf Islam sebagai “kunjungan provokatif yang terus berulang.”

Langkah Ben-Gvir segera dikecam oleh Otoritas Palestina, pengamat internasional, dan gerakan perlawanan Hamas, yang menyebut tindakan tersebut sebagai "penghinaan terhadap kesucian Al-Aqsa dan perasaan umat Islam." Hamas menuduh pemerintah Israel sengaja memprovokasi ketegangan agama, memperingatkan terhadap ritual-ritual Talmud yang dilakukan pemukim di dalam area masjid, dan menyerukan kepada warga Palestina di Yerusalem dan Tepi Barat untuk mempertahankan situs suci tersebut. “Ini adalah upaya sistematis untuk menegaskan kendali sepihak Israel atas Al-Aqsa,” bunyi pernyataan mereka.

Penyerbuan ini terjadi hanya sehari setelah Inggris, Kanada, Australia, Selandia Baru, dan Norwegia menjatuhkan sanksi terhadap Ben-Gvir dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich. Sanksi tersebut mencakup larangan perjalanan dan pembekuan aset sebagai respons atas hasutan kekerasan terhadap warga Palestina dan peran mereka dalam memperburuk ketegangan di wilayah pendudukan. Penambahan sanksi ini menandai pergeseran diplomatik tajam dari negara-negara Barat terhadap tokoh-tokoh ekstremis dalam pemerintahan Israel.

Ben-Gvir, yang dikenal dengan retorika anti-Palestina dan agenda supremasi Yahudi, telah beberapa kali mengunjungi kompleks Masjid Al-Aqsa secara kontroversial sejak menjabat pada akhir 2022. Dalam kunjungan sebelumnya pada Mei lalu, ia menyatakan bahwa "berdoa dan bersujud di Temple Mount telah menjadi mungkin," memperkuat kekhawatiran bahwa pemerintah Israel berusaha mengubah status quo situs suci yang selama ini menjadi simbol sensitif konflik Palestina-Israel.