Abu Obaida, juru bicara Brigade Al-Qassam, mengumumkan bahwa pembebasan tahanan Israel, yang dijadwalkan pada Sabtu, 15 Februari 2025, telah ditunda hingga pemberitahuan lebih lanjut.

Ia menyatakan bahwa penundaan tersebut akan tetap berlaku “hingga pendudukan Israel memenuhi komitmennya dan memberikan kompensasi atas pelanggaran gencatan senjata atas kewajiban minggu-minggu sebelumnya secara retroaktif.”

Abu Obaida menekankan bahwa perlawanan Gaza tetap berkomitmen pada ketentuan perjanjian selama pendudukan Israel mematuhinya.

Juru bicara Hamas Abdel Latif Al-Qanoua mengonfirmasi bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bertanggung jawab atas keputusan penundaan pertukaran tahanan.

Dalam wawancara dengan TV Al-Araby, Al-Qanoua menjelaskan bahwa Israel melanggar perjanjian gencatan senjata dalam beberapa minggu terakhir dengan mencegah masuknya bantuan kemanusiaan, bahan bakar, dan tenda ke Gaza.

Ia menuduh Israel melancarkan perang bentuk baru terhadap penduduk Gaza dengan mempertahankan blokade ketat dan membatasi pasokan penting.

Al-Qanoua memperingatkan bahwa Netanyahu memikul tanggung jawab penuh atas konsekuensi penundaan pembebasan tahanan, dan mendesak para mediator untuk menekan Israel agar mematuhi ketentuan perjanjian gencatan senjata.

Ia mencatat bahwa, selama berminggu-minggu, Hamas telah meminta mediator untuk memastikan kepatuhan Israel terhadap tahap pertama kesepakatan tersebut. Sementara itu, ia menegaskan kembali komitmen Hamas terhadap perjanjian gencatan senjata, dengan syarat Israel juga harus menaati kewajibannya.

Pada tanggal 8 Februari 2024, 183 warga Palestina dibebaskan dengan imbalan tiga tawanan Israel sebagai bagian dari kesepakatan pertukaran kelima antara Hamas dan Israel.