Israel kini menghadapi gelombang kecaman global setelah kebijakan barunya pada 26 Juli mengumumkan pengiriman makanan lewat udara dan jeda kemanusiaan harian di Gaza ditafsirkan luas sebagai pengakuan terbuka atas kegagalan strategi militernya. Empat bulan sejak dimulainya operasi besar untuk “mengubah infrastruktur kemanusiaan Gaza,” Israel tidak hanya gagal melenyapkan Hamas, tetapi juga mempercepat bencana kelaparan yang kini menimpa lebih dari dua juta penduduk di wilayah terkepung itu.

Menurut data PBB, krisis pangan di Gaza telah mencapai titik kritis. Klasifikasi Ketahanan Pangan Terpadu (IPC) mengonfirmasi pada 29 Juli bahwa “skenario kelaparan terburuk” kini benar-benar terjadi. Sejak April, 20.000 anak dirawat karena malnutrisi akut. Mantan Presiden AS Donald Trump bahkan mengakui kondisi itu sebagai “kelaparan nyata,” sebuah pernyataan langka dari sekutu utama Israel.

Sumber diplomatik menilai perubahan kebijakan ini lebih karena tekanan internasional termasuk dari Washington daripada perubahan sikap kemanusiaan. Israel, yang sebelumnya menutup total perlintasan perbatasan Gaza dan memblokir jalur bantuan resmi PBB, mencoba mengganti sistem tersebut dengan Yayasan Kemanusiaan Gaza (GHF), lembaga yang dikontrol militer dan berafiliasi dengan kontraktor Amerika. Eksperimen ini justru memperparah kekacauan: distribusi tersendat, konvoi dijarah, dan ratusan warga Palestina gugur saat menunggu bantuan yang tak pernah sampai.

Kini, meski militer mengklaim telah mengizinkan masuknya 200 truk bantuan per hari, kelompok kemanusiaan menegaskan bahwa minimal 600 truk dibutuhkan untuk sekadar memenuhi kebutuhan dasar. Bantuan udara yang dijatuhkan juga dinilai tak efektif, dengan risiko besar salah sasaran dan penjarahan. Separuh konvoi darat masih ditolak masuk karena izin militer yang diperlambat.

Sementara Perdana Menteri Binyamin Netanyahu mencoba memainkan dua bahasa—menjanjikan kerja sama dengan badan internasional dalam bahasa Inggris namun bersumpah memperketat bantuan dalam bahasa Ibrani dunia menilai inkonsistensi ini sebagai bukti kekacauan strategi politik Israel. Tekanan dari mitra sayap kanan menjerat pemerintahannya dalam kebijakan yang kontradiktif: antara tuntutan diplomasi global dan hasrat pembalasan domestik.

Alternatif kebijakan yang diajukan, seperti rencana mencaplok sebagian Gaza atau memindahkan warganya ke “kota kemanusiaan”, dikritik luas sebagai tidak bermoral dan melanggar hukum internasional. Militer sendiri memperingatkan bahwa langkah seperti itu hanya akan memperburuk krisis tanpa menawarkan kemenangan yang berarti.

Dengan negosiasi gencatan senjata yang macet sejak 24 Juli, dan semakin banyak negara menyerukan investigasi kejahatan perang, Israel kini berdiri sendirian di panggung internasional. Strategi yang didasarkan pada pengepungan, kelaparan, dan penghancuran sipil telah gagal total, bukan hanya secara moral tetapi juga politis.

Bagi rakyat Gaza, konsekuensinya tragis: anak-anak kelaparan, rumah sakit kehabisan pasokan, dan jalur bantuan tetap tertutup. Dunia melihat dan semakin yakin bahwa apa yang terjadi di Gaza bukanlah kegagalan taktis semata, melainkan hasil dari kebijakan penjajahan yang sistematis dan disengaja.