Komite Nasional untuk Pengelolaan Gaza (NCAG) secara resmi memulai mandatnya pada hari Sabtu sebagai badan teknokrat transisi yang mengelola urusan sipil dan keamanan internal wilayah tersebut. Langkah ini mengikuti pertemuan perdana yang digelar di Kairo, Mesir, dan disupport oleh Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Otoritas Palestina di Tepi Barat.

Komite dibentuk berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 dan rencana perdamaian 20 poin yang diusulkan oleh Presiden Donald Trump. Komisaris Jenderal Dr. Ali Shaath menggambarkan pembentukan badan ini sebagai “momen penting” untuk memulai babak baru bagi Gaza, dengan tujuan memulihkan stabilitas, layanan publik, dan ekonomi di tengah dampak perang dan blokade yang berkepanjangan.

Administrasi NCAG terdiri dari 15 profesional Palestina yang menangani berbagai sektor vital, termasuk pertanian, telekomunikasi, ekonomi, pendidikan, kesehatan, keadilan, keamanan, perumahan, dan utilitas. Komite berkomitmen untuk memulihkan layanan listrik, air, kesehatan, dan pendidikan, sekaligus membangun ekonomi produktif guna mengatasi pengangguran yang meluas.

Dalam pernyataan misi pertamanya, komite menekankan prinsip “satu otoritas, satu hukum, satu senjata” untuk merestrukturisasi lembaga keamanan dan peradilan Gaza. Dr. Shaath juga menyoroti peran penting mitra regional seperti Mesir, Qatar, dan Turki dalam mediasi serta dukungan terhadap stabilitas wilayah.

NCAG menegaskan bahwa fokusnya adalah tata kelola jangka panjang, pertumbuhan berkelanjutan, dan pemerintahan mandiri bagi warga Gaza, sambil memulai perencanaan perluasan bantuan kemanusiaan dan rekonstruksi infrastruktur publik.

Untuk informasi lebih lanjut, komite mengarahkan pertanyaan ke kantor medianya di press@ncagaza.org .