Donald Trump kembali mengusulkan relokasi massal warga Gaza ke negara-negara tetangga, seperti Mesir dan Yordania, dengan dalih "rekonstruksi sementara." Rencana ini mencerminkan hampir satu abad upaya gagal yang bertujuan menggusur rakyat Palestina dari tanah air mereka.

Sejak awal abad ke-20, berbagai skema telah dirancang untuk mengusir warga Palestina. Dari Komisi Peel 1937 yang mengusulkan pemindahan paksa, hingga Nakba 1948 yang menyebabkan pengusiran massal, serta "Rencana Sinai" 1953 yang gagal karena perlawanan Palestina. Usulan serupa terus muncul, termasuk Rencana Allon 1967, skema Ariel Sharon 1970, dan kesepakatan "Abu Mazen-Beilin" 1995 yang mengabaikan hak kembali pengungsi.

Terlepas dari berbagai nama dan strategi, semua rencana memiliki tujuan yang sama: menghapus Palestina. Namun, perlawanan rakyat Palestina dan tekanan global berulang kali menggagalkan upaya tersebut.

Pada 2018, Trump meluncurkan "Kesepakatan Abad Ini" yang berupaya menormalisasi hubungan Israel dengan negara Arab sambil merampas hak Palestina. Kesepakatan itu ditolak luas, tetapi Israel terus berupaya menggusur warga Gaza, terutama setelah agresinya pada Oktober 2023. Dokumen intelijen Israel yang bocor menunjukkan rencana pemindahan paksa ke Sinai, meskipun akhirnya gagal akibat perlawanan Palestina.

Kini, pada Februari 2025, Trump kembali menghidupkan rencana pengusiran, menekan negara-negara Arab untuk menerima warga Gaza dengan iming-iming bantuan rekonstruksi. Pemerintahannya menolak mendanai pembangunan kembali Gaza kecuali pemindahan ini disetujui.

Usulan ini memicu kemarahan luas. Penulis Palestina, D. Abdul Bari Atwan, menyoroti pengabaian Trump terhadap pemimpin Arab dan menegaskan bahwa solusi sejati adalah mengembalikan rakyat Palestina ke tanah leluhur mereka, bukan memaksa mereka ke pengasingan.

Sejarah telah membuktikan, semua upaya mengusir Palestina gagal. Tekad mereka untuk bertahan, didukung solidaritas global, terus menggagalkan strategi Israel dan AS. Seperti yang ditegaskan Atwan, “Kehidupan terindah bagi rakyat ini adalah kembali ke tanah air, kota, dan desa mereka, bukan dideportasi ke negara ketiga.”