Kementerian Luar Negeri Indonesia dengan tegas membantah laporan adanya diskusi atau kesepakatan mengenai pemindahan paksa warga Palestina dari Gaza ke Indonesia.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Roy Sumirat mengeluarkan pernyataan pers yang menjelaskan sikap resmi Indonesia. "Pemerintah Indonesia belum berdiskusi dengan pihak mana pun dan belum menerima informasi mengenai rencana pemindahan warga Gaza ke Indonesia, sebagaimana yang dilaporkan oleh sejumlah media asing," ungkapnya.

Pernyataan tersebut disampaikan sebagai tanggapan langsung terhadap klaim media Israel yang menyebutkan sekitar 100 penduduk Gaza akan direlokasi ke Indonesia untuk pekerjaan konstruksi sebagai bagian dari program percontohan, yang disebut oleh pemerintah Israel sebagai “migrasi sukarela.”

Sumirat menegaskan, Indonesia tetap teguh dalam upaya diplomasinya, dengan fokus utama pada upaya mengamankan gencatan senjata segera, menjamin kelancaran penyaluran bantuan kemanusiaan ke Gaza, dan mengadvokasi pembangunan kembali wilayah kantong yang hancur itu dengan segera.

Laporan-laporan Israel menunjukkan bahwa dugaan program percontohan ini hanyalah pendahulu dari skema yang lebih besar yang ditujukan untuk mengusir warga Palestina secara sistematis dari tanah air mereka.

Menurut The Times of Israel, Mayor Jenderal Ghassan Alian, kepala COGAT (Koordinator Kegiatan Pemerintah di Wilayah), mempelopori inisiatif tersebut, yang jika diperluas, akan memaksa ribuan warga Gaza lagi ke pengungsian permanen.

Namun, Indonesia dengan tegas menolak segala klaim keterlibatan dalam rencana tersebut. Pemerintah menegaskan kembali komitmennya yang teguh untuk mendukung perdamaian, stabilitas, dan kedaulatan rakyat Palestina.