Pejabat Israel dilaporkan tengah menyiapkan skema untuk mengambil keuntungan politik dan ekonomi dari rekonstruksi Gaza, bahkan ketika wilayah tersebut masih berada dalam kehancuran akibat serangan militer. Laporan Haaretz mengungkap rencana yang melibatkan kementerian keuangan dan militer Israel untuk menjadikan pemulihan Gaza sebagai proyek yang dikendalikan dari luar, dengan Israel sebagai gerbang utama.

Salah satu rencana kunci adalah pembangunan jalan raya Israel–Gaza yang akan dibiayai negara-negara donor yang ingin mengakses wilayah tersebut melalui Israel. Skema ini tidak hanya memperkuat kontrol Israel atas Gaza, tetapi juga memperluas integrasi paksa dengan Tepi Barat yang masih berada di bawah pendudukan.

Dalam kerangka yang sama, Israel menjajaki penyediaan listrik Gaza dari jaringan Israel, sementara negara-negara donor didorong memilih antara membangun pembangkit listrik di Mesir atau di dalam Gaza. Namun, semua opsi tersebut dikaitkan dengan syarat perluasan pembangkit listrik Ashkelon di Israel, memperjelas bahwa kebutuhan Gaza diposisikan sebagai alat tawar bagi kepentingan energi Israel.

Untuk mengoordinasikan agenda ini, sedikitnya enam kelompok kerja internasional telah dibentuk di pusat koordinasi sipil-militer di Kiryat Gat, wilayah pendudukan Israel bagian selatan. Sebanyak 28 negara terlibat dalam tim yang mencakup isu stabilisasi, keamanan, intelijen, kemanusiaan, dan teknik—seluruhnya dengan kehadiran perwakilan Israel, menimbulkan pertanyaan serius tentang independensi dan netralitas proses rekonstruksi.

Di tengah rencana tersebut, PBB memperingatkan bahwa rekonstruksi Gaza akan menelan biaya sekitar 70 miliar dolar AS dan berlangsung selama beberapa dekade. Kondisi ekonomi Palestina digambarkan runtuh total, dengan PDB per kapita anjlok hingga 161 dolar AS. Laporan UNCTAD bahkan menyebut kehancuran akibat pemboman Israel sebagai “jurang buatan manusia”, setelah ekonomi Gaza menyusut 87 persen antara 2023–2024.

Sinyal komersialisasi kehancuran juga muncul dari pernyataan Jared Kushner, yang mempromosikan visi Gaza sebagai kawasan pasar bebas dengan gedung pencakar langit dan distrik bisnis. Rencana ini menuai kecaman luas karena dinilai berupaya menghapus identitas dan warisan Palestina, sekaligus membuka jalan bagi investor untuk meraup keuntungan dari reruntuhan.

Sementara itu, Israel telah menyetujui pembangunan perumahan yang didanai UEA untuk 25.000 orang di lingkungan baru Rafah. Langkah ini dipandang banyak pihak sebagai tahap awal rekayasa demografis yang berisiko mempercepat pembersihan etnis terhadap penduduk Gaza, alih-alih menjamin hak mereka untuk kembali dan hidup bermartabat.