Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat telah menyetujui undang-undang yang mengalokasikan bantuan militer sebesar 3,3 miliar dolar AS untuk Israel, memperkuat dukungan finansial dan militer Washington terhadap Tel Aviv di tengah meningkatnya konflik dan penderitaan warga Palestina di Gaza.

Pendanaan ini diberikan melalui program Pembiayaan Militer Asing (Foreign Military Financing/FMF) dan disahkan sebagai bagian dari Undang-Undang Alokasi Anggaran Keamanan Nasional, Departemen Luar Negeri, dan Program Terkait (NSRP) untuk 2026. Paket legislatif “minibus” ini menggabungkan berbagai rancangan undang-undang pengeluaran, dengan total hampir 50 miliar dolar AS untuk bantuan luar negeri dan keamanan.

FMF memungkinkan pemerintah AS membeli senjata dari kontraktor pertahanan Amerika atas nama pemerintah asing, di mana Israel menjadi penerima terbesar program ini. Nota kesepahaman 10 tahun antara AS dan Israel, yang berakhir pada 2028, menetapkan bantuan tahunan sebesar 3,3 miliar dolar AS, meskipun laporan Universitas Brown menunjukkan dukungan AS sejak Oktober 2023 telah mencapai hampir 34 miliar dolar AS, termasuk bantuan militer tambahan terkait perang Israel di Gaza dan operasi militer AS yang berkoordinasi dengan Israel di kawasan.

Pemungutan suara dan pengesahan RUU ini terjadi di tengah ketegangan regional yang meningkat, dengan Presiden AS Donald Trump dilaporkan mempertimbangkan aksi militer tambahan terhadap Iran, menyusul serangan Israel dan keterlibatan langsung Amerika di Timur Tengah.

Langkah ini disambut baik oleh Komite Urusan Publik Amerika-Israel (AIPAC), yang menegaskan bahwa pengesahan dana militer menunjukkan dukungan bipartisan Kongres AS untuk Israel, meskipun langkah ini secara tidak langsung memperkuat dominasi militer Israel atas Palestina dan menambah penderitaan warga Gaza.