Seiring Gaza terus diguncang akibat kehancuran brutal dan dampak jangka panjang dari kampanye militer pendudukan Israel, perdebatan mengenai kerangka keamanan internasional yang diusulkan menjadi semakin tajam. Negara-negara kawasan khawatir dipaksa menjalankan peran yang mencederai kedaulatan Palestina atau menyeret mereka dalam konfrontasi yang justru menguntungkan kepentingan Israel. Rancangan resolusi PBB terbaru yang membahas masa depan Gaza mempertebal kecemasan tersebut.

Mesir dan Turki Tolak Kerangka Kerja yang Dianggap Memaksakan Agenda Israel

Sejumlah negara Arab dan Muslim memperingatkan bahwa mereka bisa “dijebak” untuk melucuti senjata kelompok perlawanan Palestina, sesuatu yang tidak pernah mereka sepakati. Draf resolusi PBB mengindikasikan bahwa pasukan internasional yang diajukan akan ditugaskan untuk “mendemiliterisasi Jalur Gaza,” termasuk mencegah pembangunan ulang kemampuan pertahanan.

Pejabat Mesir menegaskan bahwa Kairo lebih memilih pendekatan “penonaktifan bertahap” melalui negosiasi, bukan konfrontasi. Mereka menolak bekerja sebagai perpanjangan tangan pendudukan Israel.

“Mesir tidak akan melakukan pekerjaan yang Israel sendiri gagal lakukan,” tegas seorang pejabat senior.

Ia menambahkan bahwa prioritas harus pada amnesti bagi para pejuang yang bersedia menyerahkan senjata secara sukarela.

Pejabat Turki menyebut rancangan tersebut sebagai upaya memaksa negara Muslim menjalankan agenda keamanan Israel, menjadikan pasukan internasional seperti aparat domestik, bukan penjaga perdamaian. Ankara menilai fokus pasukan seharusnya pada pencegahan eskalasi, perlindungan perbatasan, dan pelatihan aparat pemerintahan Palestina yang sah, bukan menegakkan pendudukan Israel dengan kedok stabilisasi.

Perselisihan Mandat PBB dan Kekhawatiran Palestina

Jajak pendapat menunjukkan sebagian besar rakyat Palestina mendukung kelompok perlawanan mempertahankan senjata mereka sebagai perlindungan minimum, meski tekanan politik regional memengaruhi diskusi internal. Tokoh Hamas seperti Mohammed Nazzal menegaskan mereka tidak siap menerima perlucutan paksa tanpa kesepakatan politik. Mousa Abu Marzouk kemudian membuka kemungkinan negosiasi khusus untuk senjata jarak jauh, dengan syarat tidak mengancam wilayah di luar Gaza.

Rencana pengerahan pasukan internasional terkait dengan rencana 20 poin Donald Trump untuk Gaza. Namun pelanggaran gencatan senjata yang terus dilakukan Israel, serta pendudukan yang masih berlangsung atas hampir separuh Gaza di balik “garis kuning”, menurunkan kepercayaan negara-negara kawasan dan rakyat Palestina. Beberapa pejuang Hamas dilaporkan masih terjebak di terowongan di balik garis tersebut.

Pejabat Mesir dan Turki mengungkap bahwa mereka tidak diajak berkonsultasi oleh AS dalam penyusunan rancangan resolusi.

“Washington tidak membagikan detail penting,” ujar pejabat Mesir.

Sumber Turki menambahkan bahwa AS tampak menghindari negosiasi transparan terkait mandat pasukan.