Perdana Menteri penjajahan Israel, Benjamin Netanyahu, secara terbuka menegaskan bahwa Otoritas Palestina yang bermarkas di Ramallah tidak akan dilibatkan sama sekali dalam pemerintahan Jalur Gaza setelah perang berakhir.

Pernyataan itu disampaikan Netanyahu dalam pertemuannya dengan utusan Amerika Serikat untuk Timur Tengah, Steve Witkoff. Kantor Netanyahu menyatakan bahwa sikap tersebut bersifat mutlak dan tidak menyisakan ruang kompromi.

“Perdana menteri menegaskan bahwa Otoritas Palestina tidak akan mengambil peran apa pun dalam pengelolaan Gaza,” demikian bunyi pernyataan resmi yang dikutip AFP, Rabu (4/2/2026).

Penegasan ini muncul di tengah wacana rencana gencatan senjata Gaza yang diusulkan Presiden AS Donald Trump, yang diklaim bertujuan mengakhiri perang dua tahun penjajahan Israel di wilayah Palestina. Namun hingga kini, rancangan tersebut belum memberikan kejelasan mengenai siapa yang akan mengelola Gaza pascaperang.

Sikap Netanyahu memperlihatkan penolakan tegas penjajahan Israel terhadap keterlibatan Otoritas Palestina, sekaligus menambah ketidakpastian masa depan pemerintahan Gaza di bawah skema pascaperang yang terus diperdebatkan secara internasional.