Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan koalisi organisasi kemanusiaan menolak rencana penjajah Israel yang berupaya mengalihkan jalur distribusi bantuan kemanusiaan di Jalur Gaza melalui saluran yang dikendalikan militer. Langkah ini dianggap melanggar prinsip-prinsip dasar kemanusiaan dan memperparah krisis yang sudah berlangsung.

Dalam pernyataan bersama, Humanitarian Country Team (HCT) yang terdiri dari badan-badan PBB dan LSM internasional, mengecam upaya Israel untuk membongkar sistem distribusi bantuan yang dikelola PBB dan mitra kemanusiaannya. Mereka menolak untuk menyetujui pengalihan distribusi melalui pusat-pusat yang dikontrol militer Israel.

Keputusan ini muncul setelah Israel menghentikan semua pengiriman bantuan ke Gaza selama lebih dari dua bulan, memperburuk kondisi kemanusiaan yang sudah kritis. PBB menegaskan bahwa bantuan harus disalurkan tanpa syarat dan hambatan, serta tidak boleh dijadikan alat tekanan politik atau militer.

Organisasi-organisasi kemanusiaan memperingatkan bahwa skema Israel ini berisiko menempatkan warga sipil dalam bahaya, terutama kelompok rentan yang kesulitan mengakses bantuan. Mereka juga menyoroti bahwa pengalihan jalur distribusi dapat memperkuat kontrol militer atas kebutuhan dasar penduduk Gaza.

PBB dan mitra kemanusiaannya menegaskan komitmen mereka untuk tetap menjalankan distribusi bantuan sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan, dan menolak segala bentuk intervensi yang dapat menghambat akses bantuan bagi lebih dari dua juta penduduk Gaza yang terdampak krisis.