Sebulan setelah gencatan senjata diumumkan, jalur Gaza justru menjadi panggung baru bagi pelanggaran sistematis yang dilakukan Israel. Kantor Media Pemerintah Gaza mencatat 282 pelanggaran sejak 10 Oktober. Gencatan senjata hanya ilusi.

Data resmi menunjukkan 242 warga Palestina meninggal dunia dan lebih dari 620 lainnya terluka akibat teror Israel yang terus berlanjut. Pelanggaran itu dilakukan dengan pola yang terstruktur, tercatat ada:

1. 88 insiden penembakan langsung ke warga sipil,
2. 124 pemboman dan serangan,
3. 52 pembongkaran bangunan sipil,
4. 12 serangan ke wilayah permukiman di luar “garis kuning”,
5. serta 23 penangkapan di berbagai wilayah Gaza.

“Penjajah terus melanggar perjanjian secara terang-terangan dan sistematis,” tegas otoritas Gaza dalam pernyataannya, sebuah deskripsi yang lebih merefleksikan realitas lapangan dibanding istilah diplomatik eufisme.

Sementara mediator internasional mengklaim proses “stabilisasi” berjalan, Gaza menyebut para penjamin justru membiarkan pelanggaran berlangsung. Rata-rata delapan warga Palestina tewas setiap hari, menurut laporan Pemantau Hak Asasi Manusia Euro-Mediterania yang berbasis di Jenewa.

Organisasi itu menilai bahwa Israel tetap memaksakan kondisi genosida, melanjutkan kelaparan massal, pembatasan makanan dan obat-obatan, akses medis yang diputus, hingga blokade total yang membuat dua juta penduduk Gaza hidup dalam ancaman kematian perlahan. Semua ini terjadi ketika dunia memilih diam.

Otoritas Gaza juga mengungkapkan kegagalan besar dalam distribusi bantuan. Hanya 145 truk bantuan yang masuk per hari, sekitar 24 persen dari kesepakatan gencatan senjata yang menjanjikan 600 truk harian. Sisa kebutuhan dasar rakyat Gaza dibiarkan menggantung, menambah lapisan baru dari krisis kemanusiaan yang sudah berlangsung lebih dari 25 bulan.

Kantor Media Gaza secara langsung meminta Presiden AS Donald Trump dan negara-negara penjamin untuk bersungguh-sungguh menjalankan tanggung jawab mereka. Tidak sekadar “memantau situasi,” tetapi memberikan tekanan nyata agar Israel menghentikan pelanggarannya.

Hingga kini, pelanggaran yang didokumentasikan Hamas dan lembaga HAM menunjukkan bahwa gencatan senjata hanya berfungsi sebagai pernyataan politik, bukan mekanisme perlindungan sipil.

Gaza memperingatkan bahwa pelanggaran rutin ini bukan hanya merusak ruh perjanjian, tetapi juga membuktikan ketidakmampuan komunitas internasional dalam menegakkan hukum dan melindungi warga sipil Palestina.