Amerika Serikat memveto resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mendesak “gencatan senjata segera, tanpa syarat, dan permanen” di Gaza.

Sebanyak 14 negara yang tersisa di dewan memberikan suara mendukung resolusi tersebut. Mereka adalah Aljazair, Denmark, Yunani, Guyana, Pakistan, Panama, Korea Selatan, Sierra Leone, Slovenia, dan Somalia. Rusia, Cina, Prancis, dan Inggris juga memberikan suara mendukung.

Resolusi tersebut juga menggambarkan situasi di Gaza sebagai “bencana”, dan menuntut “pencabutan segera dan tanpa syarat semua pembatasan terhadap masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza dan pendistribusiannya secara aman dan tanpa hambatan dalam skala besar, termasuk oleh PBB dan mitra kemanusiaan”.

Duta Besar Prancis untuk PBB Jerome Bonnafont mengatakan, “Dewan tidak dapat mengemban tanggung jawabnya, meskipun sebagian besar dari kita tampaknya sepakat pada satu pandangan.”

"Hari ini, Amerika Serikat mengirimkan pesan yang kuat dengan memveto resolusi Dewan Keamanan PBB yang kontraproduktif mengenai Gaza yang menargetkan Israel," kata Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dalam sebuah pernyataan setelah pemungutan suara.

Ini adalah kelima kalinya AS memberikan veto terhadap resolusi gencatan senjata PBB, sejak 7 Oktober.

Langkah negatif itu mengguncang dunia karena Trump terus mempromosikan dirinya sebagai perantara netral dan pencari perdamaian di Timur Tengah.

Mantan pejabat hak asasi manusia PBB, Craig Mokhiber, berkomentar, “Tangan berlumuran darah kembali terangkat… Untuk kelima kalinya… AS kembali memveto gencatan senjata… kebohongan Anda terbongkar… Ini bukan mediator. Ini adalah isyarat dari seorang pelaku kejahatan, seorang pelaku genosida.”

Pelapor PBB Balakrishnan Rajagopal juga menyebut AS sebagai “ancaman terbesar bagi perdamaian dan keamanan internasional” dan mendesak diakhirinya hak veto permanen.

Anggota Dewan Keamanan mengecam AS atas veto tersebut.

Duta Besar Pakistan untuk PBB mengatakan resolusi yang gagal itu “tidak hanya akan menjadi noda moral pada hati nurani dewan ini, tetapi juga momen penerapan politik yang menentukan yang akan bergema selama beberapa generasi.”

Duta Besar Tiongkok untuk PBB Fu Cong mengatakan: “Hasil pemungutan suara hari ini sekali lagi menunjukkan bahwa akar penyebab ketidakmampuan dewan untuk meredakan konflik di Gaza adalah hambatan berulang-ulang yang dilakukan oleh AS.”