Sejak Israel kianati perjanjian gencatan senjata, mereka kembali menyerang sipil dan memblokade bantuan masuk ke Gaza. Kini telah dua bulan mereka melakukan berbagai hal sistematis untuk melaparkan warga dan "membunuh" perlahan: menghentikan masuknya makanan, obat-obatan, bahan bakar, dan bantuan kemanusiaan lainnya. Langkah ini telah menyebabkan krisis kemanusiaan yang parah, dengan lebih dari 2 juta warga Palestina menghadapi kelaparan ekstrem.

Program Pangan Dunia (WFP) melaporkan bahwa stok makanan terakhir telah habis, dan hampir 3.000 truk bantuan tertahan di perbatasan karena larangan masuk. Banyak keluarga di Gaza kini hanya mampu makan satu kali dalam dua hari, mengandalkan makanan kaleng, nasi, atau lentil.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan bahwa anak-anak Gaza mengalami peningkatan malnutrisi akut, dengan risiko tinggi terkena penyakit seperti pneumonia dan meningitis akibat sistem imun yang melemah.

Kelaparan yang meluas telah memicu penjarahan terhadap toko-toko dan dapur umum, termasuk kompleks utama UNRWA di Gaza. Situasi ini mencerminkan runtuhnya tatanan sosial di tengah pengepungan dan kekerasan yang terus berlangsung.

Penjajah Israel mengklaim bahwa blokade ini bertujuan untuk menekan Hamas agar membebaskan sandera. Namun, tuduhan bahwa Hamas menyalahgunakan bantuan kemanusiaan dibantah oleh para pekerja bantuan dan organisasi internasional.

PBB dan organisasi hak asasi manusia mengecam blokade ini sebagai bentuk hukuman kolektif yang kejam, dan memperingatkan bahwa penggunaan kelaparan sebagai senjata dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang.

Dengan lebih dari 52.000 warga Palestina meninggal dunia sejak Oktober 2023, sebagian besar di antaranya adalah perempuan dan anak-anak, Gaza kini menghadapi krisis kemanusiaan terburuk dalam sejarahnya.