Freedom Flotilla pada Kamis mengumumkan peluncuran mobilisasi kemanusiaan terbesar yang bertujuan mematahkan pengepungan Israel atas Jalur Gaza melalui jalur darat dan laut, Global Sumud Flotilla kedua. Aksi global ini dijadwalkan dimulai pada Maret 2026 dan akan melibatkan ribuan aktivis dari lebih dari 100 negara.

Pengumuman tersebut disampaikan di tengah kegagalan berkelanjutan Israel dalam mematuhi protokol kemanusiaan yang menjadi bagian dari perjanjian gencatan senjata sejak 10 Oktober, khususnya terkait masuknya bahan bakar, bantuan kemanusiaan, dan peralatan pembersihan puing ke Gaza.

Dalam pernyataan yang dipublikasikan melalui platform X, Freedom Flotilla mengonfirmasi dimulainya apa yang mereka sebut sebagai “operasi bantuan kemanusiaan terkoordinasi terbesar untuk Palestina dalam sejarah.” Mobilisasi ini dijadwalkan dimulai pada 29 Maret 2026, dengan pengerahan armada maritim dan konvoi darat secara serentak dalam satu upaya terkoordinasi untuk menantang blokade Gaza.

Koalisi tersebut menyatakan bahwa aksi ini akan melibatkan ribuan sukarelawan lintas negara, dan menegaskannya sebagai respons global yang damai dan terorganisir terhadap apa yang mereka gambarkan sebagai genosida, pengepungan, kelaparan, dan penghancuran sistematis kehidupan sipil di Gaza.

Freedom Flotilla menekankan bahwa inisiatif ini melampaui misi-misi sebelumnya yang berfokus pada jalur laut semata. Mobilisasi kali ini digambarkan sebagai gerakan global berskala luas yang bertujuan tidak hanya mengakhiri blokade, tetapi juga meringankan penderitaan kemanusiaan yang dialami penduduk Gaza.

Menurut pernyataan tersebut, mobilisasi ini akan melibatkan lebih dari 1.000 tenaga medis, termasuk dokter, perawat, dan petugas kesehatan, bersama guru, insinyur, tim rekonstruksi, serta penyelidik kejahatan perang dan genosida lingkungan. Keterlibatan lintas profesi ini disebut sebagai bagian dari upaya internasional komprehensif untuk mendukung rakyat Palestina.

Sejak 7 Oktober 2023, pasukan pendudukan Israel, dengan dukungan Amerika Serikat dan negara-negara Eropa, dituding telah melakukan tindakan yang memenuhi unsur genosida di Jalur Gaza. Tindakan tersebut mencakup pembunuhan massal, kelaparan yang disengaja, penghancuran infrastruktur, pengusiran penduduk, dan penangkapan massal, meski ada kecaman internasional dan perintah Mahkamah Internasional untuk menghentikan serangan.

Kampanye militer tersebut telah menyebabkan lebih dari 242.000 warga Palestina tewas atau terluka, mayoritas adalah anak-anak dan perempuan, serta lebih dari 11.000 orang dinyatakan hilang. Ratusan ribu lainnya terpaksa mengungsi, sementara kelaparan meluas telah merenggut banyak nyawa, terutama di kalangan anak-anak.

Akibat serangan yang berkelanjutan, seluruh kota dan wilayah luas di Jalur Gaza hancur dan pada praktiknya terhapus dari peta, meninggalkan krisis kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya.