Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menegaskan bahwa bencana kemanusiaan yang terus memburuk di Jalur Gaza tidak akan berakhir tanpa pembukaan tanpa batasan di seluruh penyeberangan untuk masuknya bantuan kemanusiaan secara penuh dan berkelanjutan.

PBB memperingatkan bahwa membuka perlintasan Rafah hanya untuk pergerakan individu, tanpa mengizinkan masuknya bantuan, tidak akan membawa perubahan nyata terhadap situasi kemanusiaan di lapangan yang semakin kritis.

Juru bicara UNRWA, Jonathan Fowler, menyatakan bahwa pasokan kemanusiaan untuk Gaza masih tertahan di Mesir dan Yordania. Ia menegaskan bahwa Israel telah memblokir akses masuk bantuan ke Gaza sejak Maret 2025, meskipun kebutuhan warga terus meningkat secara drastis.

Fowler menekankan bahwa mengizinkan orang melintas tanpa membuka jalur bantuan hanya memperpanjang penderitaan. Menurutnya, penghambatan sistematis terhadap pasokan kemanusiaan menjadi salah satu penyebab utama krisis di Gaza terus berlanjut.

Ia menjelaskan bahwa kondisi kemanusiaan hanya mengalami perbaikan yang sangat terbatas dan nyaris tidak signifikan selama musim panas 2025 jika dibandingkan dengan puncak krisis. Peningkatan kecil dalam masuknya bantuan dan barang komersial dinilai sama sekali tidak sebanding dengan skala kehancuran akibat bencana kemanusiaan yang diciptakan manusia.

Fowler mengungkapkan bahwa anak-anak masih menghadapi kelaparan akut, pasokan medis jauh dari cukup untuk memenuhi lonjakan kebutuhan, dan wabah penyakit terus menyebar di tengah runtuhnya sistem air dan sanitasi serta krisis parah material tempat tinggal.

Ia menegaskan bahwa setidaknya 600 truk bantuan per hari diperlukan untuk menopang kehidupan warga Gaza. Di bawah angka tersebut, krisis pada dasarnya tetap berlangsung, terlebih dengan pembatasan jenis bantuan yang diizinkan masuk serta jam operasional penyeberangan yang sangat terbatas.

Selain itu, Fowler menyoroti larangan berkelanjutan terhadap aktivitas UNRWA pascagencatan senjata, yang ia nilai mencerminkan keputusan politik untuk menargetkan organisasi kemanusiaan terbesar di Gaza, meskipun UNRWA memiliki pengalaman panjang, kesiapan, dan kapasitas operasional yang luas.

Ia memperingatkan bahwa pembatasan terhadap organisasi masyarakat sipil bertujuan untuk membatasi ruang kemanusiaan hanya bagi aktor-aktor tertentu yang bersedia mengabaikan pelanggaran. Fowler menegaskan bahwa kepatuhan terhadap prinsip kemanusiaan, terutama penghormatan terhadap hukum humaniter internasional, harus tetap mutlak dan tidak dapat dinegosiasikan.