Gerakan Hamas mengutuk pengumuman oleh pemerintahan Somaliland mengenai pengaturan pengakuan timbal balik dengan pendudukan Israel, memperingatkan bahwa langkah tersebut menciptakan preseden berbahaya dan melanggar hukum internasional.

Dalam pernyataan yang dirilis pada hari Sabtu, Hamas menggambarkan pengakuan tersebut sebagai upaya untuk memberikan legitimasi kepada pendudukan Israel, yang menduduki wilayah Palestina, mengendalikan situs-situs suci Islam, dan melakukan pelanggaran serius selama perang yang sedang berlangsung di Gaza.

Gerakan tersebut mengatakan langkah ini diambil karena pendudukan Israel menghadapi peningkatan isolasi diplomatik secara internasional.

Hamas kembali menegaskan penolakannya yang tegas terhadap rencana Israel apa pun yang bertujuan untuk menggusur paksa warga Palestina, termasuk laporan yang menunjukkan bahwa Somaliland dapat dipertimbangkan sebagai tujuan bagi penduduk Jalur Gaza.

Pernyataan itu juga mengklaim bahwa pengakuan Israel terhadap otoritas separatis di Somalia mencerminkan apa yang digambarkan Hamas sebagai meningkatnya isolasi internasional di bawah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, dan menghubungkan hal ini dengan tindakan militer Israel di Gaza.

Hamas menuduh kepemimpinan Israel bertanggung jawab atas kejahatan terhadap penduduk Palestina.

Menyerukan komunitas internasional untuk meningkatkan tekanan politik dan hukum, Hamas mendesak pemerintah dan kelompok masyarakat sipil untuk memperluas upaya meminta pertanggungjawaban pejabat Israel di bawah hukum internasional.

Selain itu, gerakan tersebut menyambut baik posisi yang diambil oleh negara-negara Arab dan Islam yang menentang langkah Somaliland, dengan alasan bahwa pengakuan tersebut merusak persatuan dan kedaulatan Somalia serta melanggar norma-norma hukum internasional.

Selain itu, Hamas memperingatkan bahwa kebijakan Israel mengancam stabilitas regional, menuduh Israel berupaya memecah belah negara-negara Arab dan mencampuri urusan internal mereka untuk memajukan apa yang digambarkan Hamas sebagai agenda kolonial.