Hamas pada hari Jumat mengumumkan bahwa mereka tengah menggelar konsultasi dengan berbagai faksi Palestina mengenai proposal gencatan senjata terbaru yang diterima melalui utusan Amerika Serikat, Steve Witkov, lewat perantara. Pernyataan singkat yang dirilis oleh Hamas menyebut bahwa diskusi ini mencakup peninjauan menyeluruh terhadap isi proposal dengan mempertimbangkan kepentingan rakyat Palestina, tujuan untuk meredakan penderitaan, serta upaya menuju gencatan senjata permanen.

Sehari sebelumnya, Hamas menyatakan telah menerima proposal dari perwakilan AS tersebut, yang disebut-sebut sebagai bagian dari upaya internasional untuk menghentikan operasi militer Israel yang telah berlangsung lebih dari 600 hari di Jalur Gaza. Hamas menegaskan bahwa proses peninjauan dilakukan secara bertanggung jawab.

Sebagai bagian dari langkah ini, Hamas juga menggelar pertemuan dengan delegasi Front Populer untuk Pembebasan Palestina – Komando Umum (PFLP-GC), yang dipimpin oleh Abu Emad Ramez. Pertemuan ini juga dihadiri oleh perwakilan dari Hamas di Lebanon, termasuk Ayman Shanaa dan Ziyad Hassan. Pembahasan difokuskan pada agresi militer Israel yang terus berlangsung, termasuk blokade, kelaparan, dan penghancuran sistematis terhadap infrastruktur dan populasi sipil di Gaza.

Kedua kelompok menekankan pentingnya persatuan nasional Palestina dalam menghadapi eskalasi militer dan “skema Zionis-Amerika” yang dinilai bertujuan melikuidasi perjuangan Palestina. Mereka menyuarakan penolakan terhadap Yudaisasi, pembangunan permukiman ilegal, serta relokasi paksa yang kini berlangsung di berbagai wilayah pendudukan, termasuk Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem.

Dalam pernyataan bersama, kedua pihak juga mengecam kelambanan masyarakat internasional dalam merespons pembantaian yang mereka sebut sebagai salah satu perang genosida paling brutal di era modern. Mereka menyerukan tindakan nyata untuk menghentikan operasi militer Israel dan menuntut dunia Arab dan Islam memberikan tanggapan terkoordinasi terhadap agresi Israel di kawasan, termasuk di Yaman, Suriah, dan Lebanon.

Isu pengungsi Palestina turut dibahas dan dianggap sebagai jantung persoalan politik Palestina. Kedua faksi menyatakan bahwa solusi adil harus mencakup hak kembali dan jaminan kehidupan bermartabat bagi para pengungsi. Mereka juga menekankan bahwa kehadiran warga Palestina di Lebanon harus dipandang dari pendekatan menyeluruh, bukan semata dari sudut pandang keamanan.

Sementara itu, pasukan Israel terus melanggar ketentuan gencatan senjata Gaza yang secara teknis berlaku sejak 19 Januari dan bertahan selama sekitar dua bulan. Serangan demi serangan masih berlanjut, meski jumlah korban tewas dan terluka telah melampaui 178.000 orang, mayoritas wanita dan anak-anak. Ribuan warga Palestina masih terkubur di bawah reruntuhan, sementara bantuan kemanusiaan tetap dibatasi, dan blokade berlangsung tanpa tanda akan dihentikan.