Juru bicara Gerakan Perlawanan Islam (Hamas), Jihad Taha, menepis pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu baru-baru ini mengenai kesiapannya untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata, dan menggambarkannya sebagai “manuver politik” yang didorong oleh kemunduran politik internal dan meningkatnya tekanan internasional.

Dalam pernyataan pers yang dikeluarkan hari Rabu, Taha menegaskan bahwa Netanyahu "memproyeksikan citra palsu tentang fleksibilitas politik" sementara pada saat yang sama bersikeras pada kondisi yang sama sekali tidak dapat diterima. "Perlawanan tidak akan menyerahkan senjatanya atau menerima pemindahan paksa para pemimpinnya dari Jalur Gaza," katanya.

Taha menegaskan bahwa Hamas menolak segala upaya untuk mengabaikan atau melemahkan prinsip-prinsip inti nasional. Mengenai nasib para pemimpin senior, termasuk Muhammad Sinwar, ia menjelaskan bahwa setiap keputusan mengenai masalah tersebut bersumber dari perlawanan itu sendiri, bukan dari tuntutan eksternal. "Belum ada pernyataan resmi yang dikeluarkan mengenai hal ini," imbuhnya.

Ia kemudian memuji posisi Eropa baru-baru ini yang mengutuk agresi Israel, khususnya setelah penargetan delegasi diplomatik di kamp pengungsi Jenin. Taha menyampaikan penghargaan Hamas atas semua suara internasional yang "mengungkapkan wajah sebenarnya dari pendudukan dan praktik kriminalnya."

Sejak 7 Oktober 2023, pendudukan Israel—yang didukung oleh Amerika Serikat—telah melakukan apa yang digambarkan Hamas dan pengamat lain sebagai tindakan genosida di Gaza. Menurut sumber resmi, lebih dari 173.000 warga Palestina telah terbunuh atau terluka, sebagian besar dari mereka adalah wanita dan anak-anak, sementara lebih dari 11.000 orang masih hilang.

Hamas menegaskan kembali kesediaannya untuk terlibat dalam negosiasi komprehensif untuk membebaskan tawanan Israel “dalam satu gelombang” dengan imbalan gencatan senjata permanen, penarikan pasukan Israel dari Gaza, dan pembebasan tahanan Palestina.

Netanyahu—yang sedang diselidiki oleh Mahkamah Kriminal Internasional—telah berulang kali menghindari negosiasi serius, dengan mengajukan prasyarat baru seperti pelucutan senjata Hamas, yang dengan tegas ditolak oleh gerakan tersebut selama pendudukan berlanjut.

Tokoh oposisi dan keluarga tawanan Israel menuduh Netanyahu memperpanjang perang untuk menenangkan elemen sayap kanan dalam pemerintahannya dan untuk melayani agenda politik pribadinya, khususnya upayanya untuk tetap berkuasa.