Pejabat senior Hamas menolak ultimatum Israel yang memberi waktu 60 hari untuk Hamas menyerahkan semua senjata, termasuk senjata ringan. Mahmoud Mardawi, mengatakan dalam sebuah program yang disiarkan di Al Jazeera Mubasher bahwa gerakan tersebut belum menerima pemberitahuan resmi tentang keputusan tersebut dari pihak resmi mana pun.

Ia menggambarkan pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan laporan media sebagai ancaman yang tidak memiliki dasar dalam negosiasi saat ini.

Komentar tersebut muncul setelah seorang penasihat senior Netanyahu mengatakan pada hari Senin bahwa pendudukan Israel bermaksud memberi Hamas tenggat waktu 60 hari untuk melucuti senjata, dan memperingatkan bahwa operasi militer di Jalur Gaza akan dilanjutkan jika kelompok tersebut gagal mematuhi.

Mardawi juga mencatat bahwa pendudukan Israel di Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, pada dasarnya merupakan kampanye keagamaan, bukan sekadar pendudukan militer.

Dia menyebutkan kendali Israel atas situs-situs keagamaan seperti Makam Rachel dan Masjid Ibrahimi, bersama dengan tindakan penggusuran dan upaya aneksasi yang menargetkan Yerusalem.

Dia mengatakan bahwa kebijakan-kebijakan ini dimaksudkan untuk memaksa warga Palestina beremigrasi tetapi pada akhirnya akan gagal, dan menegaskan bahwa warga Palestina akan tetap berada di tanah mereka meskipun terjadi blokade dan kekerasan yang berkelanjutan di Gaza dan Tepi Barat.

Menanggapi pertanyaan tentang kemungkinan penggunaan kekerasan oleh Israel jika tenggat waktu berakhir, Mardawi memperingatkan bahwa tindakan tersebut akan memiliki "dampak berbahaya" bagi kawasan yang lebih luas, dan menekankan bahwa Palestina tidak akan menyerah.

Ia selanjutnya menuduh bahwa kebijakan Israel bertujuan untuk mendorong warga Palestina ke negara-negara tetangga, termasuk Yordania, tetapi mengatakan bahwa warga Palestina tetap berkomitmen pada rumah, lingkungan, dan desa mereka serta akan terus membela tanah dan tempat-tempat suci mereka.

Mardawi mengatakan dialog sedang berlangsung di antara faksi-faksi Palestina, termasuk Otoritas Palestina dan Fatah, untuk merumuskan sikap terpadu mengenai perkembangan di Tepi Barat, khususnya perebutan lahan dan perluasan permukiman.

Ia menekankan bahwa ketiadaan persatuan nasional akan membahayakan perjuangan Palestina dan menyerukan posisi Arab dan Islam yang terkoordinasi untuk menghadapi kebijakan Israel dan melindungi tanah serta situs keagamaan Palestina.

Belum ada tanggapan dari pihak penjajah Israel.