Hamas menegaskan penolakannya terhadap usulan yang didukung Amerika Serikat untuk mengerahkan pasukan militer internasional di Jalur Gaza sebagai pengganti pasukan pendudukan Israel, menyebut rencana tersebut ilegal dan tidak sah.

Musa Abu Marzouk, anggota senior biro politik Hamas, mengatakan dalam wawancara dengan Al Jazeera Mubasher bahwa setiap pasukan asing yang memasuki Gaza tanpa persetujuan rakyat Palestina akan diperlakukan sebagai kelanjutan penjajahan dengan wajah baru.

“Kehadiran pasukan militer mana pun yang menggantikan tentara penjajah Zionis di Gaza tidak dapat diterima,” tegas Abu Marzouk, menekankan bahwa seluruh pengaturan keamanan di Gaza harus berada di bawah otoritas Palestina sendiri, bukan dipaksakan kekuatan eksternal.

Ia menjelaskan bahwa para mediator mendorong pembentukan pasukan internasional tersebut melalui resolusi Dewan Keamanan PBB. Namun, ia menambahkan bahwa Israel sebagai penjajah dan sekutunya, Amerika Serikat, tidak tampak siap mengikuti proses hukum internasional yang sebenarnya, menunjukkan adanya manuver politik di belakang gagasan tersebut.

Abu Marzouk juga mengungkapkan bahwa Hamas telah mendokumentasikan lebih dari 190 pelanggaran gencatan senjata oleh pasukan penjajah Israel sejak diberlakukan pada 11 Oktober, menegaskan bahwa pendudukan terus merusak stabilitas Gaza meski kesepakatan gencatan sudah berjalan.

Ia menambahkan bahwa setiap kerangka keamanan masa depan di Gaza harus dipimpin oleh otoritas Palestina, dikoordinasikan bersama Komite Administrasi Jalur Gaza, sesuai konsensus internal bangsa Palestina.

Terkait pembahasan perundingan berikutnya, ia mengatakan bahwa Hamas belum memasuki fase negosiasi kedua, yang salah satunya akan membahas isu senjata di Gaza.

“Penjajah Israel tidak memenangkan perang melawan Gaza,” kata Abu Marzouk. “Dua tahun perang genosida tidak membuat rakyat Palestina menyerah atau mengibarkan bendera putih.”

Dalam perkembangan penting, Abu Marzouk mengonfirmasi bahwa Hamas telah menyetujui seorang menteri berafiliasi dengan Otoritas Palestina untuk mengambil alih pemerintahan Gaza sebagai langkah menuju persatuan nasional.

Sementara itu, media AS Axios melaporkan bahwa rancangan resolusi yang diajukan Washington akan segera dibahas oleh anggota Dewan Keamanan PBB. Resolusi itu bertujuan memberi mandat bagi apa yang disebut “pasukan keamanan internasional” memasuki Gaza pada Januari 2026.

Dalam rancangan tersebut, apa yang dinamai “Misi Perdamaian” itu akan beroperasi setidaknya hingga akhir 2027, dengan mandat mencakup pengawasan upaya demiliterisasi Gaza, penghancuran infrastruktur militer, serta memastikan perlucutan senjata kelompok-kelompok perlawanan Palestina.

Seorang pejabat AS yang dikutip Axios menggambarkan pasukan itu sebagai “pasukan eksekutif, bukan sekadar pasukan penjaga perdamaian,” yang menunjukkan bahwa Washington menginginkannya memiliki kewenangan operasional luas dan bukan sekadar pemantau.

Penolakan tegas Hamas membuka dinamika baru dalam debat politik antara faksi-faksi Palestina, mediator kawasan, dan kekuatan internasional mengenai kerangka keamanan pascaperang yang ingin mereka terapkan di Gaza—sebuah kerangka yang banyak dikritik karena berpotensi mengabadikan kontrol asing atas wilayah Palestina.