Pemerintah Irlandia telah menyetujui rancangan undang-undang yang melarang impor barang dari permukiman ilegal Israel di wilayah Palestina yang diduduki, menjadikannya negara anggota Uni Eropa pertama yang secara resmi mengambil langkah legislatif semacam ini. Keputusan tersebut diumumkan pada Selasa, dan masih memerlukan pemungutan suara di parlemen sebelum diberlakukan secara penuh.

Langkah ini, meski bersifat simbolis mengingat nilai perdagangan Irlandia dengan permukiman Israel kurang dari satu juta euro dalam periode 2020 hingga 2024, dipandang sebagai sikap politik yang kuat terhadap kebijakan pendudukan Israel. RUU tersebut mencakup pelarangan barang seperti buah, sayur, dan kayu yang berasal dari permukiman, tetapi tidak mencakup sektor jasa seperti pariwisata atau teknologi informasi.

Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Irlandia menyatakan bahwa pemerintah memandang larangan ini sebagai kewajiban hukum berdasarkan hukum internasional, yang menyatakan bahwa permukiman Israel di wilayah Palestina adalah ilegal.

Perdana Menteri Irlandia Micheál Martin menegaskan pentingnya gencatan senjata di Gaza dan mengecam keras kekerasan terhadap warga sipil. Ia menyebut serangan Israel sebagai pelanggaran terhadap standar moral apa pun, dan menyerukan tekanan internasional untuk mengakhiri agresi. Wakil Perdana Menteri Simon Harris juga menyampaikan dukungannya terhadap RUU tersebut, menyebutnya sebagai langkah kecil namun penting untuk meningkatkan tekanan internasional dan menciptakan ruang menuju gencatan senjata. Ia menyebut krisis kemanusiaan di Gaza sebagai sesuatu yang “sangat bertentangan dengan hati nurani manusia.”

RUU ini menghidupkan kembali upaya legislatif serupa yang sebelumnya gagal. Pada 2018, Senat Irlandia telah menyetujui rancangan undang-undang untuk melarang produk dari permukiman Israel, tetapi gagal mencapai tahap akhir legislasi. Kini, dengan dukungan kabinet dan situasi yang semakin memburuk di Gaza, prospek pengesahan undang-undang ini tampak lebih nyata.