Seorang pejabat senior Hamas mengungkapkan bahwa berbagai syarat ketat yang diberlakukan penjajah Israel di perbatasan Rafah secara serius menghambat pergerakan para pelancong, sekaligus menutup peluang masuk dan keluarnya warga dari Jalur Gaza secara layak.

Dalam keterangannya kepada media, pimpinan Hamas Ghazi Hamad menegaskan bahwa Israel sama sekali tidak menunjukkan itikad untuk mempermudah lalu lintas di Rafah. Ia menyoroti bahwa pembunuhan dan agresi yang terus dilakukan Israel justru merusak upaya pembentukan serta kerja komite nasional independen yang dirancang untuk mengelola Gaza.

Hamad menekankan bahwa fokus utama Hamas saat ini adalah penyerahan tugas administrasi Gaza kepada komite nasional independen. Menurutnya, komite tersebut harus segera dibekali anggaran yang jelas agar dapat bekerja secara efektif. Ia juga menyatakan bahwa penjajah Israel tidak memperlihatkan kemauan politik untuk melangkah ke fase kedua kesepakatan Gaza.

“Kami mempertanyakan mengapa komite nasional independen yang ditugaskan mengelola Gaza belum juga mulai bekerja,” ujar Hamad, seraya menegaskan bahwa langkah-langkah Israel terus menjadi penghambat utama proses tersebut.

Dalam pernyataan terpisah, Hamas menyatakan telah menuntaskan seluruh persiapan dengan lembaga pemerintahan dan administratif terkait, guna menyerahkan tanggung jawab pengelolaan kepada komite nasional segera setelah komite itu diizinkan masuk ke Gaza.

Juru bicara Hamas, Hazem Qassem, menjelaskan bahwa pihaknya telah membentuk sebuah badan pengawas yang melibatkan perwakilan faksi-faksi politik, klan, kelompok masyarakat sipil, serta tokoh-tokoh yang terhubung dengan lembaga internasional. Badan ini bertugas mengawasi proses transisi wewenang pemerintahan dan administrasi kepada komite pengelola Gaza.

Qassem menyerukan kepada seluruh pihak terkait agar mempermudah misi komite nasional tersebut. Ia menegaskan bahwa peran komite sangat krusial untuk memulai pemulihan Gaza setelah dua tahun perang dan kehancuran akibat agresi Israel.

Pernyataan Hamas ini muncul bersamaan dengan dibukanya kembali penyeberangan Rafah antara Gaza dan Mesir untuk perjalanan dua arah secara terbatas, dengan pembatasan yang sangat ketat. Pembukaan ini terjadi sehari setelah tentara penjajah Israel menyelesaikan pemasangan pos pemeriksaan internal di area penyeberangan.

Penjajah Israel sendiri telah menguasai sisi Palestina di Rafah sejak Mei 2024, sebagai bagian dari perang genosida di Jalur Gaza yang dimulai pada Oktober 2023.