Meta, perusahaan induk Facebook dan Instagram, kini berada di bawah pengawasan internasional terkait dugaan hubungan dengan unit siber Israel yang berpotensi memengaruhi kebijakan moderasi konten mereka. Sejak dimulainya konflik di Gaza pada Oktober 2023, Meta dituduh secara sistematis menangguhkan atau menghapus konten yang mendukung Palestina, sementara konten yang mendukung Israel tetap dipertahankan. Human Rights Watch (HRW) melaporkan bahwa lebih dari 90% konten pro-Palestina yang diminta oleh penjajah Israel telah dihapus dari platform Meta.

Selain itu, HRW mengidentifikasi enam pola utama dalam penindasan konten, termasuk penghapusan posting, penangguhan akun, pembatasan interaksi, dan "shadow banning"—di mana visibilitas konten dikurangi tanpa pemberitahuan kepada pengguna. HRW juga menyoroti bahwa Meta sering kali menggunakan kebijakan "Organisasi dan Individu Berbahaya" secara luas untuk membatasi ekspresi yang sah terkait Palestina.

Dalam sebuah insiden terpisah, seorang karyawan Meta di New York mengklaim bahwa dia sedang diselidiki setelah membagikan surat internal yang mengkritik perusahaan atas penindasan pandangan pro-Palestina. Surat tersebut menyerukan pengakuan atas nyawa rakyat Palestina yang hilang dan transparansi yang lebih besar mengenai kebijakan moderasi konten.

Pemerintah Israel telah mengirimkan sekitar 9.500 permintaan kepada Meta untuk menghapus konten terkait konflik Gaza, dengan lebih dari 94% permintaan tersebut dipenuhi. Namun, Meta juga menghadapi kritik karena gagal menghapus ujaran kebencian terhadap Palestina yang disebarkan oleh akun resmi Israel.

Para aktivis hak asasi manusia mendesak Meta untuk meninjau kembali kebijakan moderasinya agar lebih adil dan tidak diskriminatif, serta untuk memastikan kebebasan berekspresi bagi semua pengguna, termasuk mereka yang mendukung Palestina.