Dana kekayaan negara Norwegia senilai $1,6 triliun, yang merupakan terbesar di dunia, resmi melepas investasinya dari Paz Oil Company, konglomerat energi asal Israel. Keputusan ini diumumkan pada Minggu sebagai tanggapan atas keterlibatan perusahaan tersebut dalam mendukung pemukiman ilegal di Tepi Barat yang dijajah.

Divestasi ini merupakan langkah besar kedua sejak dana tersebut memperketat pedoman etika pada Agustus 2023. Dalam pernyataannya, Dewan Etika menyebut keterlibatan langsung Paz dalam penyediaan infrastruktur bahan bakar untuk pemukiman Israel sebagai “pelanggaran serius terhadap norma etika,” dan menyatakan bahwa tindakan tersebut berkaitan langsung dengan penjajahan dan kolonisasi wilayah Palestina.

Dana kekayaan Norwegia, yang memiliki saham di lebih dari 9.000 perusahaan di seluruh dunia dan menguasai sekitar 1,5% saham yang diperdagangkan secara publik secara global, telah meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan yang dinilai melanggar hukum internasional.

Langkah ini mengikuti keputusan serupa terhadap perusahaan telekomunikasi Israel Bezeq pada September tahun lalu, yang juga didasarkan pada keterlibatan dalam operasi di wilayah jajahan. Kebijakan terbaru Dewan Etika kini secara eksplisit menganggap fasilitasi infrastruktur permukiman sebagai dasar pengecualian investasi.

Divestasi Norwegia terjadi di tengah meningkatnya kecaman internasional atas perluasan permukiman Israel di Tepi Barat, yang melonjak sejak kampanye militer Israel di Gaza pada Oktober 2023. Saat ini, diperkirakan terdapat sekitar 770.000 pemukim Israel di 180 permukiman dan 256 pos terdepan, yang oleh PBB dan para ahli hukum internasional dianggap sebagai pelanggaran hukum dan penghalang bagi perdamaian.

Keputusan Norwegia turut mencerminkan tren yang lebih luas di Eropa, di mana semakin banyak institusi keuangan menarik investasi dari perusahaan yang terkait dengan penjajahan Israel sebagai respons terhadap tekanan dari masyarakat sipil dan organisasi hak asasi manusia.

Meskipun divestasi etis bukan hal baru bagi dana tersebut, langkah ini menegaskan integrasi yang semakin kuat antara keputusan keuangan dan prinsip-prinsip hak asasi manusia, serta menjadi peringatan bagi perusahaan global bahwa keterlibatan dalam zona konflik dapat membawa risiko reputasi dan finansial yang signifikan.