Presiden Prancis, Emmanuel Macron, mengumumkan bahwa negaranya berencana mengakui negara Palestina pada Juni 2025, bertepatan dengan konferensi internasional yang akan diselenggarakan di New York. Konferensi ini, yang dipimpin bersama oleh Prancis dan Arab Saudi, bertujuan untuk memajukan solusi dua negara dalam konflik Israel-Palestina. Macron berharap pengakuan ini dapat mendorong negara-negara Timur Tengah yang belum mengakui Israel untuk melakukannya, menciptakan dinamika saling pengakuan yang saling menguntungkan.

Langkah ini disambut positif oleh Menteri Luar Negeri Palestina, Varsen Aghabekian Shahin, yang menyebutnya sebagai "langkah yang tepat dalam melindungi hak-hak rakyat Palestina dan mendukung solusi dua negara." Namun, langkah ini menuai kecaman dari Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Sa'ar, yang menyebutnya sebagai "hadiah bagi teror" dan dapat memperburuk perdamaian, keamanan, dan stabilitas di kawasan.

Macron menekankan bahwa pengakuan ini bukanlah langkah simbolis semata, melainkan bagian dari upaya konkret untuk mencapai perdamaian yang adil dan berkelanjutan. Ia juga menyoroti pentingnya pengakuan timbal balik antara negara-negara di kawasan untuk menciptakan stabilitas jangka panjang.

Dengan langkah ini, Prancis bergabung dengan hampir 150 negara yang telah mengakui negara Palestina, termasuk Irlandia, Norwegia, Spanyol, dan Slovenia. Keputusan ini menandai perubahan signifikan dalam kebijakan luar negeri Prancis terkait konflik Israel-Palestina.