Presiden Otoritas Palestina (PA), Mahmoud Abbas, kembali melontarkan kritik tajam kepada Hamas. Dalam pertemuannya dengan mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair, Abbas mendesak agar Hamas segera menyerahkan senjata dan membebaskan para sandera yang masih ditahan kelompok tersebut.

Abbas juga menegaskan bahwa Hamas tidak memiliki hak untuk menguasai Jalur Gaza setelah perang berakhir. Ia meminta agar PA diberikan kendali atas wilayah tersebut—a proposal yang selama ini ditolak oleh Israel.

Selain itu, Abbas kembali menyerukan diberlakukannya gencatan senjata di Gaza serta akses tanpa hambatan bagi bantuan kemanusiaan. Ia juga meminta pembebasan tahanan Palestina yang kini mendekam di penjara-penjara Israel.

Hingga kini, belum ada tanggapan resmi dari Hamas atas pernyataan tersebut. Namun ketegangan antara kedua kubu bukan hal baru.

Pada April 2025, Hamas mengecam pernyataan Abbas yang menuntut pembebasan sandera Israel. Saat itu, pejabat senior Hamas, Basem Naim, menyebut pernyataan Abbas sebagai “penghinaan,” dan menuduhnya justru menyalahkan rakyat Palestina atas agresi Israel.

Selama ini, Abbas dan PA kerap menuding Hamas sebagai penghambat persatuan Palestina. Sebaliknya, Hamas mengkritik Abbas karena dianggap terlalu dekat dengan Israel dan kerap menindas perbedaan pendapat di Tepi Barat.

Di sisi lain, Abbas sudah berkali-kali didemo warga Palestina agar segera turun dari jabatannya. Sepanjang genosida sejak Oktober 2023, ia dinilai tak melakukan hal signifikan apapun.