Presiden AS Donald Trump menegaskan kembali rencananya untuk memindahkan secara permanen dua juta penduduk Gaza ke negara-negara tetangga, dengan menyatakan dalam wawancara Fox News bahwa mereka tidak akan memiliki hak untuk kembali.

Komentar Trump telah memicu kontroversi yang meluas, mengejutkan para penasihatnya sendiri dan membuat khawatir pemerintah di Arab Saudi, Mesir, dan Yordania.

Pernyataan awalnya minggu lalu tentang kemungkinan "pengambilalihan" Gaza oleh AS disambut dengan reaksi keras, terutama dari tokoh sayap kanan Israel yang mendukung gagasan tersebut. Gedung Putih segera menarik kembali pernyataannya, tetapi Trump telah menegaskan kembali posisinya.

Dalam wawancara dengan Bret Baier dari Fox, Trump ditanya apakah warga Palestina yang mengungsi akan diizinkan kembali ke Gaza. "Tidak, mereka tidak akan diizinkan karena mereka akan mendapatkan perumahan yang jauh lebih baik," katanya.

“Saya berbicara tentang membangun tempat tinggal permanen bagi mereka.” Ia membenarkan pemindahan tersebut dengan mengklaim bahwa Gaza tidak layak huni dan akan memakan waktu bertahun-tahun untuk dibangun kembali.

Utusan Trump untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, yang baru-baru ini mengunjungi Gaza, menyuarakan pandangan ini, dan mengatakan kepada Axios bahwa perlu waktu 10–15 tahun sebelum daerah kantong itu menjadi layak huni lagi.

Minggu lalu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bertemu di Washington dengan menantu Trump sekaligus mantan penasihat senior Jared Kushner. Menurut sumber yang mengetahui diskusi tersebut, rencana Trump mengenai Gaza termasuk di antara topik yang dibahas.

Trump membayangkan pembangunan komunitas baru di wilayah tersebut untuk menampung warga Palestina yang terusir secara permanen. Ia menyatakan keyakinannya untuk mencapai kesepakatan dengan Mesir dan Yordania untuk menampung mereka yang terusir dari Gaza, meskipun tidak ada negara yang secara terbuka mendukung gagasan tersebut.

Usulannya, yang akan mengusir penduduk Gaza secara paksa, bertentangan dengan hukum internasional dan telah menuai kritik dari organisasi-organisasi bantuan, yang menekankan bahwa sebagian besar kehancuran Gaza merupakan akibat dari perang yang sedang berlangsung yang dimulai pada tahun 2023.

Saat penolakan terhadap usulan Donald Trump untuk menggusur penduduk Gaza secara permanen semakin meningkat, upaya diplomatik semakin intensif di berbagai bidang.

Mesir dan Yordania—dua negara yang paling terkena dampak langsung—memimpin upaya diplomatik untuk menggalang negara-negara Arab dan Barat menentang usulan tersebut.

Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelatty bertemu dengan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio di Washington pada hari Senin, di mana rencana Trump menjadi poin utama diskusi.

Pada hari Selasa, Raja Yordania Abdullah II akan bertemu Trump di Gedung Putih, di mana rencana kontroversial tersebut diperkirakan akan mendominasi agenda.

Sementara itu, para pemimpin Liga Arab bersiap untuk pertemuan puncak darurat di Kairo dalam dua minggu, menandakan upaya regional bersatu untuk menentang visi Trump bagi masa depan Gaza.