Masyarakat Tahanan Palestina (PPS) mengeluarkan peringatan keras atas praktik penyiksaan dan penganiayaan yang terus berlangsung terhadap para tahanan Palestina di penjara-penjara Israel. Dalam laporan terbarunya, PPS menggambarkan pola pelanggaran fisik dan psikologis yang meluas, dan menyebutnya sebagai kejahatan perang yang dilakukan secara sistematis.

Dalam jumpa pers pada hari Senin, PPS menyebut bahwa lebih dari 10.800 tahanan Palestina, termasuk perempuan dan anak-anak, mengalami “kejahatan terorganisir” di pusat-pusat penahanan Israel. Temuan ini bersumber dari kesaksian para tahanan yang dikumpulkan oleh pengacara PPS selama kunjungan langsung ke sejumlah penjara.

Menurut laporan berjudul “Situasi Tahanan Selama Paruh Pertama Bulan Juli”, para tahanan mengaku mengalami berbagai bentuk kekerasan brutal: dari tulang rusuk yang dipatahkan, penyiksaan dengan sengatan listrik, kelaparan yang disengaja, kelalaian medis, hingga kekerasan fisik seperti sundutan rokok dan peluru karet yang ditembakkan ke tubuh mereka. Bahkan wabah kudis dan penyakit menular dilaporkan merebak di antara tahanan, tanpa akses terhadap perawatan medis yang layak.

“Ini bukan kasus-kasus terpisah,” tulis laporan itu, “melainkan bagian dari kebijakan kekerasan terstruktur yang bertujuan merendahkan martabat dan menghancurkan semangat para tahanan Palestina.” PPS juga menyoroti penyalahgunaan sistem penahanan administratif Israel, yang memungkinkan penahanan tanpa dakwaan atau pengadilan.

PPS menyerukan agar komunitas internasional bertindak, menuntut lembaga-lembaga hak asasi manusia dunia menegakkan hukum dan meminta pertanggungjawaban pejabat Israel. Mereka juga menyerukan penerapan sanksi internasional untuk menghentikan budaya impunitas yang menurut mereka telah mengakar.

“Penyiksaan sistematis ini mencerminkan kegagalan total sistem akuntabilitas global,” kata PPS. “Ketiadaan respons dari komunitas internasional telah membuka jalan bagi pelanggaran yang lebih luas dan tanpa kendali.”

Penyiksaan di penjara-penjara ini terjadi dalam konteks agresi militer Israel yang meluas sejak 7 Oktober 2023. Dukungan politik dan militer dari Amerika Serikat memungkinkan Israel terus menggempur Gaza dengan serangan udara dan operasi darat yang sejauh ini telah menewaskan atau melukai lebih dari 200.000 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak. Sementara itu, lebih dari 11.000 orang masih hilang dan ratusan ribu lainnya kehilangan tempat tinggal.

Blokade total yang diberlakukan Israel telah memperparah kondisi: kelaparan merebak, sistem kesehatan runtuh, dan kehidupan sipil lumpuh. Putusan-putusan Mahkamah Internasional yang mendesak penghentian serangan dan pembukaan akses bantuan pun diabaikan.

Menurut berbagai organisasi hak asasi manusia, kondisi di dalam penjara mencerminkan pola kekerasan negara yang lebih luas. Banyak tahanan ditangkap secara massal, sering tanpa surat perintah atau proses hukum yang adil, baik dari wilayah Tepi Barat maupun Gaza.