Kejahatan genosida yang dilancarkan oleh Israel di Jalur Gaza kini resmi memasuki hari ke-1.000. Berdasarkan laporan terbaru dari Kantor Media Pemerintah Gaza, skala kehancuran di wilayah tersebut sudah berada pada level yang sangat masif, di mana lebih dari 90 persen infrastruktur, bangunan, dan area permukiman warga kini telah hancur lebur rata dengan tanah akibat pengeboman yang tiada henti.

Aksi pembantaian massal ini juga terus memakan korban jiwa dalam jumlah yang sangat mengerikan. Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan bahwa sejak "gencatan senjata" yang sempat diupayakan pada bulan Oktober lalu, sebanyak 1.072 warga Palestina kembali gugur. Angka ini menggenapkan total korban jiwa sejak Oktober 2023 menjadi 73.098 orang, sebuah angka yang menegaskan betapa kejamnya genosida yang sedang berlangsung.

Di tengah situasi yang semakin mencekam, krisis medis di lapangan juga kian kritis karena kelangkaan pasokan obat-obatan akibat blokade. Sejumlah pasien dan korban luka-luka dilaporkan menggelar aksi protes di luar Rumah Sakit al-Shifa di Gaza City. Mereka mendesak agar pembatasan perjalanan medis segera dicabut, mengingat saat ini ada lebih dari 20.000 orang sakit yang tertahan dan sangat membutuhkan evakuasi keluar Gaza untuk mendapatkan pengobatan layak.

Sementara itu, di lini politik dan administrasi, Jalur Gaza mulai memasuki babak baru yang cukup krusial. Pemerintah bentukan Hamas secara resmi mengumumkan pengunduran diri mereka dan bersiap menyerahkan wewenang administratif kepada sebuah komite teknokratis. Langkah transisi ini merupakan bagian dari rencana pemulihan yang digagas oleh badan bentukan Amerika Serikat bernama Board of Peace.

Namun, di tengah rencana perubahan administrasi tersebut, badan tersebut justru menyatakan bahwa lembaga kemanusiaan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA) tidak memiliki tempat lagi di Gaza yang baru. Keputusan sepihak ini langsung memicu penolakan keras dari para pemimpin Palestina. Menurut mereka, langkah tersebut merupakan upaya sistematis untuk menghapus status dan hak-hak pengungsi Palestina secara keseluruhan.

Kekejaman akibat penjajahan ini nyatanya tidak hanya terjadi di Gaza, melainkan juga semakin menggila di wilayah Tepi Barat. Pemerintah Israel baru saja menyetujui pembangunan 13 titik permukiman ilegal baru. Pemerintah daerah Yerusalem menegaskan bahwa proyek perluasan lahan ilegal ini sengaja dirancang untuk memutus hubungan geografis antara wilayah Yerusalem Timur dengan komunitas warga Palestina di sekitarnya.

Ketegangan di Tepi Barat yang dipicu oleh kebijakan penjajahan ini juga melahirkan berbagai tragedi kemanusiaan yang memilukan. Salah satunya adalah kematian seorang bayi berusia empat bulan akibat serangan jantung, setelah tentara Israel memblokir akses ambulans. Ambulans yang membawa bayi kritis tersebut tertahan di pos pemeriksaan militer selama lebih dari satu jam hingga akhirnya sang bayi tidak dapat tertolong.

Lembaga kemanusiaan PBB (OCHA) mencatat dampak buruk dari agresi dan perluasan wilayah ilegal ini kian meluas. Sepanjang tahun 2026 ini saja, sudah ada lebih dari 2.300 warga Palestina di Tepi Barat, termasuk 1.000 anak-anak, yang kehilangan tempat tinggal mereka. Angka penggusuran massal ini terus bertambah seiring dengan meningkatnya aksi kekerasan oleh pemukim ilegal yang dikawal ketat oleh militer Israel.