Hamas telah menerbitkan dokumen politik yang panjang berjudul “Narasi Kami… Thufan Al-Aqsa: Dua Tahun Keteguhan dan Keinginan untuk Pembebasan,” yang menguraikan kisah mereka tentang operasi 7 Oktober 2023 dan dua tahun perang berikutnya di Jalur Gaza.

Dalam dokumen tersebut, Hamas melaporkan bahwa operasi 7 Oktober, "Thufan Al-Aqsa," bukanlah peristiwa terisolasi tetapi merupakan puncak dari pendudukan Israel selama beberapa dekade, perluasan pemukiman, blokade Gaza, tekanan terhadap Yerusalem dan Masjid Al-Aqsa, dan apa yang digambarkan sebagai kegagalan negosiasi politik dan lembaga internasional.

Gerakan tersebut menggambarkan operasi ini sebagai bagian dari perlawanan Palestina yang telah berlangsung lama, yang bermula sejak Nakba tahun 1948.

Teks tersebut mengutuk keras kampanye militer Israel di Gaza, menggambarkannya sebagai perang genosida yang ditandai dengan banyaknya korban sipil, penghancuran rumah, rumah sakit, sekolah, masjid, dan gereja secara luas, serta penggunaan kelaparan dan pengusiran sebagai alat perang.

Hamas menyebutkan angka puluhan ribu orang tewas dan ratusan ribu orang terluka, dengan sebagian besar infrastruktur Gaza hancur, dan menyalahkan Israel karena sengaja menargetkan jurnalis, pekerja bantuan, dan tenaga medis.

Hamas juga menanggapi tuduhan Israel terkait serangan 7 Oktober, menolak klaim bahwa para pejuangnya sengaja menargetkan warga sipil.

Propaganda tersebut menyerukan penyelidikan internasional independen terhadap peristiwa 7 Oktober dan perilaku Israel selama perang, sekaligus menuduh Israel menyebarkan disinformasi untuk membenarkan kampanye militernya.

Menurut dokumen tersebut, perang tersebut menghasilkan konsekuensi politik dan strategis yang besar. Hamas mengatakan Israel menderita kerugian militer, ekonomi, dan psikologis yang signifikan, termasuk runtuhnya daya pencegahan, perpecahan internal yang mendalam, dan peningkatan emigrasi.

Laporan itu juga menambahkan bahwa Israel semakin terisolasi secara internasional, menghadapi protes yang semakin meningkat, gerakan boikot, dan tantangan hukum, termasuk kasus-kasus di Mahkamah Internasional dan surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Pidana Internasional terhadap para pemimpin Israel.

Dokumen tersebut menyoroti apa yang digambarkannya sebagai pergeseran global dalam opini publik, menunjuk pada demonstrasi berskala besar di seluruh dunia, peningkatan pengakuan Negara Palestina oleh berbagai negara, dan pengarusutamaan istilah-istilah seperti "genosida," "kolonialisme pemukim," dan "kejahatan perang" dalam wacana internasional. Hamas menggambarkan hal ini sebagai kemenangan dalam "pertempuran untuk kesadaran global."

Dalam hal politik internal Palestina, Hamas menegaskan bahwa mereka tidak dapat diisolasi atau dikecualikan, dan menggambarkan diri mereka sebagai gerakan politik dan sosial yang berakar kuat dengan dukungan rakyat yang berkelanjutan.

Pernyataan itu menolak seruan untuk perlucutan senjata dan menegaskan bahwa perlawanan tetap menjadi pilihan utama di kalangan warga Palestina, dengan mengutip jajak pendapat yang dirujuk dalam teks tersebut.

Dokumen itu juga membahas negosiasi gencatan senjata, menuduh pemerintah Netanyahu yang merupakan penjahat perang telah berulang kali menyabotase perjanjian untuk mengakhiri perang.

Hamas menampilkan diri sebagai pihak yang telah terlibat secara “bertanggung jawab” dalam upaya mediasi, termasuk proposal yang didukung oleh aktor regional dan internasional, dan mengklarifikasi bahwa gencatan senjata yang dicapai pada tahun 2025 adalah hasil dari keteguhan Palestina dan bukan kekalahan militer.

Ke depan, Hamas menguraikan serangkaian prioritas untuk fase saat ini, termasuk penarikan penuh Israel dari Gaza, pencabutan blokade, rekonstruksi skala besar, pembebasan tahanan Palestina, perlindungan Yerusalem dan Tepi Barat, persatuan internal Palestina, penolakan normalisasi dengan Israel, dan terus mengejar akuntabilitas hukum internasional.

Dokumen tersebut diakhiri dengan menegaskan bahwa warga Palestina tidak dapat dihapus dan bahwa perjuangan untuk pembebasan, kepulangan, dan pembentukan negara Palestina merdeka dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya tetap, menurut Hamas, sebagai keniscayaan historis dan politik, bukan sekadar aspirasi.