Pemerintah Indonesia sayangnya masih melanjutkan rencana keanggotaan dalam Board of Peace (BoP). Kali ini Indonesia berencana kirim 8000 pasukan ke Palestina yang dimaksudkan menjadi penjaga perdamaian.

Langkah ini menuai kritik karena dinilai tidak menyentuh akar persoalan penjajahan Palestina dan justru berpotensi menghambat hak rakyat Palestina untuk menentukan nasibnya sendiri. Lagipula, tupoksi pasukan peace keeper tidak sampai menjamin keselamatan sipil.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa pemerintah tengah menyiapkan sekitar 8.000 prajurit TNI yang sewaktu-waktu dapat dikirim ke wilayah konflik. Jumlah tersebut menunjukkan skala besar keterlibatan Indonesia dalam misi internasional yang hingga kini belum memiliki kejelasan mandat politik yang berpihak pada pembebasan Palestina.

“Sedang dibicarakan, tapi ada kemungkinan kita akan kirim, kurang lebih di angka 8.000” kata Prasetyo di Jakarta sebagaimana dilansir Antara, kemarin (10/2).

Meski wilayah Rafah disebut sebagai salah satu opsi penempatan pasukan, pemerintah mengakui bahwa lokasi akhir belum diputuskan. Keterlibatan Indonesia bersama tujuh negara mayoritas Muslim lainnya di BoP diklaim bertujuan meredam kekerasan Israel lebih lanjut dan membuka jalur bantuan kemanusiaan ke Gaza. Namun, banyak pihak menilai pendekatan ini hanya bersifat tambal sulam, tanpa menyetop Israel sebagai sumber utama krisis.

Pemerintah menegaskan kesiapan pengiriman pasukan sebagai bentuk komitmen internasional, bukan sebagai hasil dari permintaan rakyat Palestina atau kesepakatan politik yang menjamin kedaulatan penuh Palestina.

“Kita baru mempersiapkan diri. Sewaktu-waktu sudah ada kesepakatan, kita harus mengirim pasukan perdamaian sebagai sebuah komitmen,” ujar Prasetyo.

Narasi resmi pemerintah menyebut misi ini sebagai bentuk solidaritas dan dukungan terhadap Palestina. Namun, kritik menguat bahwa pengerahan pasukan internasional justru berisiko menormalkan pendudukan, mengalihkan fokus dari tuntutan penghentian agresi Israel, serta membebani anggaran negara tanpa dampak nyata terhadap kemerdekaan Palestina.

Sementara itu, terkait Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) perdana BoP yang dijadwalkan pada 19 Februari 2026, Presiden Prabowo Subianto disebut telah menerima undangan resmi, meski belum memastikan kehadirannya. Pemerintah juga mengakui bahwa Indonesia belum membayar iuran keanggotaan BoP, yang kembali memunculkan pertanyaan publik soal prioritas penggunaan dana negara di tengah krisis kemanusiaan global dan kebutuhan domestik yang mendesak.

“Belum dibayar. Masih ada proses teknis dan prosedur kenegaraan,” kata Prasetyo.

Sejumlah pengamat dan aktivis pro-Palestina menilai bahwa dukungan kepada Palestina seharusnya diwujudkan melalui tekanan politik internasional, sanksi terhadap Israel, serta dukungan penuh atas hak rakyat Palestina untuk merdeka.