Pemimpin politik Hamas di luar negeri, Khaled Meshaal, menegaskan penolakan terhadap seruan pelucutan senjata faksi-faksi Palestina di Gaza. Ia menyatakan bahwa melucuti senjata rakyat yang hidup di bawah pendudukan hanya akan menjadikan mereka sasaran mudah serangan Israel.

Pernyataan itu disampaikan Meshaal saat berbicara pada Forum Al Jazeera di Doha, Minggu (hari kedua acara). Ia menilai wacana pelucutan senjata Hamas merupakan kelanjutan dari upaya selama puluhan tahun untuk melemahkan perlawanan bersenjata Palestina.

Meshaal mengatakan, selama Gaza masih berada di bawah pendudukan Israel, pembahasan soal perlucutan senjata tidak realistis. Menurutnya, prioritas seharusnya adalah menciptakan lingkungan yang menjamin rekonstruksi, bantuan kemanusiaan, serta mencegah kembalinya perang. Ia mengklaim Hamas telah menyampaikan visinya melalui mediator Qatar, Turki, dan Mesir, termasuk dalam dialog tidak langsung dengan Amerika Serikat.

Pernyataan ini muncul setelah Presiden AS Donald Trump bulan lalu menyerukan demiliterisasi Hamas secara menyeluruh dan mengancam konsekuensi jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi. Hamas menolak seruan itu, dengan alasan Israel belum mengakhiri pendudukan Gaza.

Dalam kesepakatan gencatan senjata tahap kedua yang dimediasi AS dan disepakati Oktober lalu, Washington menyatakan akan membahas pelucutan senjata Hamas serta kemungkinan pengerahan pasukan penjaga perdamaian internasional. Namun, Israel dituduh terus melanggar gencatan senjata dengan melancarkan serangan hampir setiap hari di Gaza dan menolak mundur dari wilayah yang disebut “Garis Kuning” di Gaza timur.

Sejak gencatan senjata terbaru diberlakukan, sedikitnya 576 warga Palestina dilaporkan tewas dan 1.543 lainnya terluka akibat serangan Israel.

Meshaal menegaskan bahwa masalah utama bukan terletak pada Hamas, melainkan pada Israel yang, menurutnya, berupaya mengambil senjata Palestina dan memicu kekacauan internal. Sebagai alternatif pelucutan senjata, Hamas mengusulkan gencatan senjata jangka panjang selama lima hingga 10 tahun, dengan jaminan dari negara-negara mediator.

Ia juga menekankan bahwa perlawanan merupakan hak rakyat yang berada di bawah pendudukan, serta dilindungi oleh hukum internasional. Meshaal menyebut serangan 7 Oktober 2023 sebagai titik balik yang memaksa dunia kembali mempertanyakan solusi atas perjuangan Palestina, seraya menilai pengakuan internasional terhadap negara Palestina masih belum cukup tanpa realisasi nyata di lapangan.