Kelompok-kelompok Palestina mengumumkan pembentukan komite teknokrat untuk mengelola urusan sipil di Jalur Gaza selama fase transisi setelah berbulan-bulan perang dan kehancuran yang meluas.

Komite ini terdiri dari profesional Palestina independen dengan latar belakang di bidang teknik, ekonomi, administrasi publik, kesehatan, dan pemerintahan kota.

Komite dipimpin oleh Ali Shaath, seorang insinyur sipil senior dan mantan pejabat pemerintah, bersama anggota yang sebelumnya memegang posisi teknis kunci di kementerian dan pemerintah daerah.

Mandat utama komite adalah mengelola urusan sipil sehari-hari dan memastikan keberlanjutan layanan publik penting. Tanggung jawabnya mencakup pengawasan kotamadya, koordinasi distribusi bantuan kemanusiaan, pengelolaan layanan kesehatan dan pendidikan, pemulihan jaringan air dan listrik jika memungkinkan, serta pengawasan pengoperasian perbatasan dengan koordinasi pihak terkait.

Selain itu, komite bertugas melakukan penilaian awal kerusakan infrastruktur dan lembaga publik, menyiapkan rencana teknis untuk pemulihan awal, dan meletakkan dasar bagi rekonstruksi skala besar ketika kondisi memungkinkan.

Komite juga diharapkan berkoordinasi dengan aktor internasional dan regional yang terlibat dalam bantuan kemanusiaan dan rekonstruksi.

Faksi-faksi Palestina menegaskan bahwa komite ini bersifat administratif sementara dan tidak mewakili otoritas politik permanen. Perannya terbatas pada meringankan penderitaan warga sipil, mencegah keruntuhan administrasi, dan menghindari kekosongan pemerintahan selama periode transisi.

Meski begitu, komite menghadapi tantangan besar, termasuk kontrol militer Israel yang berkelanjutan, pembatasan pergerakan dan sumber daya, serta ketidakpastian keterlibatan internasional dengan badan baru tersebut.

Para pendukung menyebut inisiatif ini sebagai langkah pragmatis untuk menstabilkan urusan internal Gaza sementara diskusi politik yang lebih luas mengenai masa depan wilayah itu masih berlangsung.