Dua belas organisasi hak asasi manusia Israel telah memperingatkan bahwa tahun kedua perang Gaza telah menjadi “tahun paling mematikan dan merusak bagi warga Palestina sejak 1967,” mendokumentasikan perluasan pelanggaran Israel yang belum pernah terjadi sebelumnya dan transformasi praktik-praktik masa perang yang dulunya luar biasa menjadi kebijakan sehari-hari yang mengakar pada tahun 2025.

Temuan tersebut dipublikasikan oleh The Platform Coalition, yang menyatukan kelompok-kelompok hak asasi manusia terkemuka Israel termasuk B'Tselem, ACRI, HaMoked, Yesh Din, Breaking the Silence, dan Physicians for Human Rights–Israel. Kesimpulan koalisi tersebut didasarkan pada tiga laporan tahunan berturut-turut (2023–2025), yang melacak pergeseran mendalam seperti kampanye militer Israel dan sistem kontrol.

Penargetan Warga Sipil Menjadi “Sistematis”

Menurut laporan tersebut, jumlah korban tewas di Gaza telah mencapai 36.000 warga Palestina pada Mei 2024 sebelum meningkat tajam menjadi 67.173 pada Oktober 2025. Korban tewas termasuk lebih dari 20.000 anak-anak dan 10.000 perempuan, dengan perkiraan 10.000 jenazah masih terkubur di bawah reruntuhan. Korban luka-luka telah melampaui 170.000.

Organisasi-organisasi tersebut berpendapat bahwa eskalasi yang belum pernah terjadi sebelumnya ini bertepatan dengan terkikisnya disiplin militer dan retorika pemerintah yang semakin ekstrem, yang menjadikan penargetan warga sipil sebagai ciri sistematis dari strategi perang Israel, bukan lagi sebagai akibat yang tidak disengaja.

Pengungsian Massal dan Runtuhnya Kehidupan di Gaza

Laporan tersebut mencatat bahwa lebih dari satu juta warga Palestina mengungsi di dalam Gaza pada tahun 2024. Angka itu melonjak menjadi hampir 1,9 juta, sekitar 90% dari populasi, pada tahun 2025, karena seluruh lingkungan dan layanan penting runtuh, termasuk jaringan air, jaringan listrik, pertanian, dan rumah sakit. Banyak keluarga mengungsi beberapa kali dalam satu tahun.

Dengan kondisi kehidupan yang memburuk dengan cepat, peringatan kelaparan yang dikeluarkan oleh PBB pada tahun 2024 berubah menjadi kelaparan massal pada tahun 2025. Pada Juli 2025, 13.000 anak menderita kekurangan gizi parah; pada bulan Agustus, PBB secara resmi menyatakan kelaparan skala penuh. Pada bulan Oktober, 461 warga Palestina, termasuk 157 anak-anak, telah meninggal karena kelaparan.

Laporan tersebut menggambarkan tindakan memperoleh makanan sebagai "peristiwa yang mengancam jiwa" pada tahun 2025. Meskipun kematian semacam itu tidak tercatat pada tahun 2024, praktik keamanan Israel di dekat zona distribusi bantuan pada tahun 2025 mengakibatkan tewasnya 2.306 warga Palestina dan melukai 16.929 lainnya karena kekacauan, kurangnya organisasi, dan penggunaan tembakan langsung.

Kelompok-kelompok hak asasi manusia juga mendokumentasikan beberapa kasus di mana warga Palestina, termasuk anak-anak dan orang tua, digunakan sebagai perisai manusia di dalam Gaza, dengan beberapa di antaranya ditahan dalam keadaan mata tertutup dan diikat selama berhari-hari atau berminggu-minggu.

Meningkatnya Kekerasan yang Dilakukan Pemukim dan Pengusiran Paksa di Tepi Barat

Koalisi tersebut menyoroti "peningkatan berbahaya" dalam kekerasan pemukim di seluruh Tepi Barat. Serangan yang sebelumnya mencapai tingkat tinggi pada tahun 2023–2024 meningkat menjadi pengusiran skala besar pada tahun 2025. Sebanyak 44 komunitas Badui sepenuhnya mengungsi, sementara 10 komunitas lainnya sebagian dikosongkan, memaksa 2.932 warga Palestina meninggalkan rumah mereka, termasuk 1.326 anak-anak.

Jumlah warga Palestina yang ditahan secara administratif meningkat dari sedikit lebih dari 1.000 orang pada tahun 2023 menjadi 3.577 orang pada tahun 2025. Laporan tersebut mendokumentasikan 98 kematian dalam tahanan Israel akibat penyiksaan, penolakan perawatan medis, dan kondisi penjara yang tidak manusiawi, penyiksaan yang menurut organisasi-organisasi tersebut telah menjadi "praktik sistematis" di seluruh lembaga keamanan dan penjara.

Di Yerusalem Timur, kelompok-kelompok tersebut melaporkan kemerosotan yang cepat sejak tahun 2023, dengan Israel menggunakan pendaftaran tanah untuk merampas harta benda warga Palestina, memperketat pembatasan pergerakan dan layanan, serta memperluas permukiman dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka berpendapat bahwa tahun 2025 menandai peralihan dari diskriminasi institusional ke kebijakan penyitaan yang aktif dan intensif.

Laporan tersebut juga mendokumentasikan kerugian budaya dan warisan yang parah: situs dan arsip bersejarah, termasuk Qasr al-Basha, Museum Rafah, dan arsip kota, dihancurkan di Gaza. Di Tepi Barat dan Yerusalem, situs arkeologi dimanfaatkan untuk memperkuat kendali spasial, bersamaan dengan perluasan otoritas pemukiman, taman nasional, dan proyek warisan berskala besar di sekitar Kota Tua.

“Bukan Lagi Pengecualian, Kini Kebijakan Harian”

Koalisi tersebut menyimpulkan laporannya dengan peringatan keras: “Tahun 2025 mengungkapkan realitas yang tak terbayangkan: sebuah negara yang beroperasi tanpa kendali, secara sistematis melanggar hukum internasional dan membongkar nilai-nilai yang diklaimnya dijunjung tinggi. Kelaparan sebagai senjata, serangan terhadap rumah sakit, hilangnya tahanan, pengusiran masyarakat, dan pembunuhan massal warga sipil bukanlah kegagalan tetapi kebijakan.”

Organisasi-organisasi tersebut menekankan bahwa pelanggaran yang dulunya didefinisikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan telah menjadi praktik rutin sehari-hari yang dilakukan tanpa pertanggungjawaban. Mereka memperingatkan bahwa tanpa pembentukan mekanisme investigasi internasional yang independen dan efektif, lintasan peningkatan pelanggaran "akan segera menjadi tidak dapat diubah."