Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah menerima undangan dari Presiden AS Donald Trump untuk bergabung dengan “Dewan Perdamaian,” inisiatif yang bertujuan mengawasi fase kedua rekonstruksi Gaza, meski ia masih menjadi target surat perintah penangkapan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Keputusan Netanyahu ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai kredibilitas dewan tersebut, terutama bagi warga Palestina yang memandangnya sebagai penghalang utama bagi kemajuan nyata dalam implementasi gencatan senjata, karena menurut mereka fokus Netanyahu adalah melucuti senjata Hamas tanpa menarik pasukan Israel melewati “garis kuning” yang menjadi syarat inti kesepakatan.

Dewan Perdamaian yang digagas Trump diklaim bertugas mengawasi pembangunan kapasitas tata kelola, rekonstruksi Gaza, pendanaan besar, mobilisasi modal, dan hubungan regional. Anggota dewan termasuk pejabat dan tokoh internasional seperti Marco Rubio, Jared Kushner, Tony Blair, Presiden Bank Dunia Ajay Banga, dan wakil penasihat keamanan nasional Robert Gabriel.

Beberapa negara yang menerima undangan antara lain Uni Emirat Arab, Maroko, Vietnam, Belarus, Hongaria, Kazakhstan, Argentina, Azerbaijan, dan Kosovo. Namun, Swedia, Norwegia, dan Italia menolak partisipasi karena kekhawatiran hukum, politik, dan konstitusional.

Gedung Putih juga mengumumkan pembentukan Dewan Eksekutif Gaza terpisah yang akan melaksanakan fase kedua kesepakatan, dengan mandat yang berpotensi meluas di luar Gaza, memicu spekulasi bahwa hal ini bisa menyaingi peran Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Warga Palestina dan pengamat internasional mempertanyakan legitimasi dewan tersebut, mengingat keterlibatan Netanyahu yang masih menghadapi dakwaan ICC, dominasi AS atas kepemimpinan, dan pengabaian suara Palestina dalam pengambilan keputusan.

Koresponden Al Jazeera di Tepi Barat yang diduduki melaporkan bahwa warga Palestina melihat Dewan Perdamaian sebagai instrumen yang lebih mengutamakan agenda Israel dan AS daripada pemulihan dan rekonstruksi Gaza. Kritik ini diperkuat oleh kekhawatiran bahwa dana yang dikumpulkan untuk dewan, dilaporkan mencapai $1 miliar untuk kursi tetap—lebih menguntungkan kepentingan ekonomi dan politik pihak luar daripada warga Gaza yang terdampak perang.

Selain Netanyahu, Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Belarusia Alexander Lukashenko juga menerima undangan, meski keduanya sedang menghadapi tuduhan kejahatan internasional atau sanksi global. Kremlin menyatakan sedang meminta klarifikasi dari Washington.

Di Israel, beberapa pejabat seperti Menteri Keuangan Bezalel Smotrich mengkritik inisiatif tersebut dan menekankan perlunya Israel mengambil kendali penuh atas masa depan Gaza, menyoroti perbedaan internal terkait partisipasi Netanyahu.

Dewan Perdamaian Trump menghadirkan gambaran kompleks antara diplomasi internasional, hak hukum internasional, dan kritik dari warga Palestina. Keputusan Netanyahu untuk bergabung, meski menghadapi dakwaan ICC, menimbulkan pertanyaan tentang objektivitas dewan dan masa depan rekonstruksi Gaza, di tengah ketegangan politik global dan tekanan masyarakat internasional.