Israel secara resmi bergabung dengan Dewan Perdamaian pada Rabu (waktu setempat), tepat sebelum Penjahat perang Benjamin Netanyahu bertemu Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Gedung Putih. Langkah ini menandai perkembangan Board of Peace di tengah dinamika konflik Timur Tengah.

Netanyahu menandatangani piagam keanggotaan tersebut di hadapan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio. Kantor Netanyahu menyebut keikutsertaan Israel dilakukan menjelang pembahasan sejumlah isu strategis dengan Trump, terutama terkait Iran dan situasi di Gaza.

Dewan Perdamaian sebelumnya dibentuk melalui penandatanganan piagam di Davos, Swiss, akhir Januari lalu, yang dihadiri para pemimpin dan pejabat tinggi dari 17 negara, termasuk Presiden RI Prabowo Subianto. Netanyahu tidak hadir dalam acara tersebut, namun telah menyatakan kesediaannya bergabung setelah menerima undangan resmi dari Trump.

Israel sempat menolak keanggotaan dewan karena keberatan terhadap komposisi eksekutif Gaza, khususnya keterlibatan Qatar dan Turki. Namun, sikap tersebut berubah seiring rencana AS memperluas peran dewan.

Berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB yang diadopsi pertengahan November, Dewan Perdamaian diberi mandat membentuk kekuatan stabilisasi internasional di Gaza dan mengawasi pemerintahan sementara pascagencatan senjata yang dimulai Oktober lalu.

Trump menyatakan dewan tersebut, yang dipimpinnya, tidak hanya akan fokus pada Gaza, tetapi juga konflik global lainnya. Pertemuan perdana Dewan Perdamaian dijadwalkan berlangsung pada 19 Februari di Washington dengan agenda utama rekonstruksi Gaza.

Meski demikian, pembentukan dan keanggotaan dewan menuai kritik dari sejumlah pakar hak asasi manusia. Mereka menilai struktur dewan berpotensi melemahkan peran PBB dan bersifat eksklusif karena tidak melibatkan perwakilan Palestina, sementara kehadiran Israel diperkirakan akan memperkuat gelombang kritik internasional.