Israel terus lakukan kejahatan perang. Pelanggaran Israel terhadap sektor pertanian Palestina menyebabkan kerugian melebihi $700.000 selama sepekan, menurut laporan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian Palestina.

Kementerian tersebut mengatakan bahwa kerugian yang tercatat antara 29 Januari dan 5 Februari berjumlah $705.648, akibat serangan pasukan Israel dan pemukim terhadap lahan pertanian, petani, dan infrastruktur pertanian.

Menurut laporan tersebut, pertanian di Tepi Barat yang dijajah sangat terpengaruh oleh kebijakan Israel, dengan insiden berulang yang menargetkan lahan pertanian, petani, dan pohon buah-buahan, khususnya kebun zaitun.

Serangan-serangan ini digambarkan sebagai bagian dari penghancuran sistemuk yang mengancam mata pencaharian dan ketahanan pangan Palestina.

Ada dugaan pemerintah Israel bertujuan untuk mencuri lahan pertanian Palestina dan membentuk ulang lanskap demografis dan geografis Tepi Barat. Laporan tersebut menyatakan bahwa Israel telah mengejar tujuan-tujuan ini melalui berbagai langkah seperti mengklasifikasikan ulang lahan pertanian, melegalkan pos-pos pemukiman, terutama yang disebut pos-pos penggembalaan, dan membatasi akses Palestina ke lahan pertanian dan area penggembalaan.

Data yang dikutip dalam laporan tersebut menunjukkan dorongan yang lebih luas untuk mempercepat perluasan permukiman sebagai cara untuk mengkonsolidasikan kendali teritorial, yang oleh kementerian digambarkan sebagai aneksasi de facto dengan mengorbankan keberadaan pertanian Palestina.

Kementerian tersebut mencatat bahwa pasukan penjajah Israel baru-baru ini telah menetapkan lebih dari 26.000 dunam lahan Tepi Barat sebagai tanah negara, sebuah klasifikasi hukum yang menurut warga Palestina digunakan untuk mengusir mereka dari lahan mereka sendiri.

Kementerian Pertanian Palestina menyerukan kepada komunitas internasional, organisasi hak asasi manusia, serta lembaga kemanusiaan dan pertanian untuk memberikan perlindungan mendesak bagi para petani Palestina.

Selain itu, laporan tersebut juga mendesak peningkatan dukungan untuk program pemulihan dan ketahanan pertanian, perlindungan sumber daya alam, peningkatan dokumentasi pelanggaran, dan upaya advokasi internasional yang lebih kuat.